Beranda Peristiwa Kecam Pemerintahan Jokowi-Amin, Mahasiswa di Serang Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Kecam Pemerintahan Jokowi-Amin, Mahasiswa di Serang Tolak Kenaikan Iuran BPJS

464
0
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam beberapa organisasi menggelar aksi unjuk rasa

SERANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam beberapa organisasi seperti SWOT, SEMPRO, SAPMA PP dan SGMI yang berasal dari kampus UIN SMH Banten, Universitas Bina Bangsa dan Untirta menggelar aksi dalam peringati hari HAM Sedunia.

Dalam aksinya, mahasiswa melakukan Longmarch mulai dari kampus Untirta hingga kampus UIN SMH Banten dan melakukan orasi-orasi di lampu merah Ciceri, Kota Serang.

Mahasiswa membawa tiga tuntutan seperti RUU Pertanahan, Revisi UU Ketenagakerjaan, lalu mereka juga menolak kenaikan BPJS kesehatan dan Tarif Dasar Listrik (TDL) serta menuntut untuk usut tuntas kematian lima aktivis pada saat melakukan aksi penolakan beberapa RUU bulan September lalu.





“Proses liberalisasi hukum seperti RUU antirakyat telah disahkan, dan juga kenaikan BPJS hingga mencapai 100 persen dan kenaikan tarif dasar listrik,” ujar Humas aksi, Ishak kepada wartawan, Selasa (10/12/2019).

Ia juga menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan rezim fasis yang tidak pro terhadap rakyat, dan membuka karpet merah untuk para investor serta menyampingkan kepentingan dasar hidup masyarakat Indonesia.

“Rakyat tidak membutuhkan para investor, rakyat hanya membutuhkan kesejahteraan. Proses neoliberalisasi yang dilakukan Presiden Jokowi-Amin seperti pencabutan subsidi listrik dan menaikan iuran BPJS, itu bukan solusi yang diinginkan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik (SWOT) UIN SMH Banten, Atmajaya mengatakan mahasiswa menilai bahwa kebijakan Jokowi-Amin saat ini tidak pro terhadap rakyat. Pasalnya, seperti kenaikan iuran BPJS yang tidak memikirkan rakyat miskin, dirinya menilai sistem kesehatan saat ini seperti BPJS telah gagal dalam melaksanakan amanat undang-undang.

“Kenaikan iuran BPJS ini justru malah membebani masyarakat. Bahkan, defisit yang terjadi pada BPJS tersebut merupakan kegagalan sistem kesehatan yang terjadi saat ini,” ujarnya.

Pihaknya menuntut agar pemerintah harus mengevaluasi sistem kesehatan seperti BPJS, serta mengaudit BPJS yang saat ini telah merugikan negara.

“Kita meminta agar pemerintah bisa membuat solusi terkait hak hidup masyarakat seperti kesehatan ini dapat berjalan dengan sesuai keinginan masyarakat,” ujarnya.

(Dhe/Red)