TANGSEL – Sejumlah aktivis yang terdiri dari kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, dan pelajar di Provinsi Banten menyatakan secara bersama-sama untuk saling bersinergi dalam mengawal serta mengawasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.
Hal itu dibuktikan dengan dibentuknya Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) yang terdiri dari banyak organisasi diantaranya, Pattiro Banten, HMI Cabang Serang, KAMMI Banten, TRUTH, Ika Sakti, TEC, IKAMABA Baros, Karang Taruna Kelurahan Pondok Aren, PP-IMALA, PGK KabupatenTangerang, HMI Tangerang, Forum OSIS Kabupaten Tangerang, Nalar Pandeglang, dan HMI Cabang Ciputat.
Salah satu anggota KMPP, Jupri Nugroho mengatakan, pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya di wilayah Provinsi Banten masih banyak ditemukan laporan dan keluhan masalah yang dialami oleh setiap wali murid saat pendaftaran disetiap sekolah negeri. Sehingga menurutnya, berdampak pada terhambatnya akses penerimaan peserta didik yang memungkinkan sekali terjadinya pungutan liar (Pungli).
“PPDB itu tidak dipungut biaya karena tujuannya kan untuk mendorong pemerintah di setiap daerah agar dapat meningkatkan akses layanan pendidikan yang berkeadilan, transparans, akuntabel serta non diskriminatif,” ungkap Jupri di kawasan Serpong, Kamis (20/6/2019).
Sebab itu untuk mengawasi penerimaan siswa baru perlu adanya organisasi.
“Dengan mempertimbangkan masalah tersebut kami sadar akan pentingnya hak untuk mendapatkan akses pendidikan bagi setiap anak dan siswa untuk bersekolah. Dengan ini kami membentuk KMPP Banten,” tambahnya. (Ihy/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
