SERANG – Praktik dugaan pungutan liar (pungli) di Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Serang kembali terungkap dalam persidangan. Dua pengembang membeberkan permintaan uang di luar biaya resmi saat mengurus pemecahan sertifikat tanah.
Saksi dari pengembang Perumahan Sukawana Asri, Frenky Budianto mengaku, mengeluarkan Rp616 juta untuk mengurus pemecahan 464 sertifikat. Ia menyebut tarif Rp1,6 juta per sertifikat sebagai biaya all-in yang diminta terdakwa Ade Kusnandar, mantan Koordinator Substansi Pengukuran pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantah BPN Kota Serang.
Kesaksian itu muncul dalam sidang lanjutan perkara dugaan pungli berkedok dana taktis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Serang, Kamis (12/11/2026). Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah memimpin persidangan.
Frenky mengungkapkan, awalnya ia menemui Ade pada 2021 untuk berkonsultasi mengenai pemecahan sertifikat. Saat itu, pembatasan akses kantor selama pandemi Covid-19 membuat petugas loket mengarahkannya kepada Ade.
“Kata orang loket kan waktu itu 2021 Covid Pak, jadi kan akses ke dalam itu juga dibatasi. Nah, jadi diarahkan ke Pak Ade. Setelah itu saya konsultasi dengan Pak Ade,” tutur Frenky di hadapan majelis hakim.
Dari konsultasi tersebut, muncul tarif Rp1,6 juta untuk setiap sertifikat. Frenky mengaku tidak mengetahui rincian biaya resmi yang masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena Ade menyebut angka tersebut sebagai biaya all-in.
“Saya tidak tahu Yang Mulia, karena memang dari awal permintaan dengan Rp1.600.000 itu ya sudah all-in,” jelasnya.
Saat majelis hakim menggali siapa yang meminta pembayaran, Frenky menjawab singkat, “Permintaan dari Pak Ade.”
Kesaksian lain datang dari Apriyanto Dwi Putra, pengembang Perumahan Kedaton Grande dari PT Inti Sarana Putra Perkasa. Ia mengaku pernah dimintai uang Rp50 juta agar proses pemecahan sertifikat berjalan lebih cepat.
Menurut Apriyanto, permintaan itu datang dari terdakwa Ahmad Munardi alias Ase, mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (Kasi PHP) pada 2025.
Awalnya, Apriyanto mempertanyakan berkas pemecahan sertifikat yang tak kunjung selesai. Ahmad Munardi kemudian menawarkan percepatan dengan imbalan dana taktis.
“Kata Pak Ase kalau memang mau cepat berkasnya, ada dana taktisnya. Dan itu Rp50 juta dia meminta,” ungkap Apriyanto.
Apriyanto mengaku, menolak permintaan tersebut karena tidak memiliki uang sebesar itu. Ia memilih meninggalkan ruangan tanpa menyerahkan uang.
“Ya saya enggak ada uang sebesar itu. Kalau memang itu, ya saya langsung pulang,” tegasnya.
Namun, Apriyanto mengaku, pernah menyerahkan uang kepada Ade Kusnandar saat mengurus pemecahan sertifikat pada 2021–2022. Ia menyebut, memberikan Rp4,5 juta pada 2021 karena khawatir petugas tidak memproses berkasnya.
“Seingat saya saya berikan Rp4.500.000,” kata Apriyanto.
Setahun kemudian, ia kembali menyerahkan uang tunai Rp15 juta dan Rp3 juta.
“Di tahun 2022 ada lagi, itu Rp15 juta dan Rp3 juta,” ujarnya.
Apriyanto menegaskan, uang tersebut berbeda dari PNBP yang ia bayarkan melalui mekanisme resmi negara.
“Beda, kalau PNBP pakai billing,” katanya.
Kesaksian kedua pengembang itu menambah daftar keterangan mengenai dugaan pungutan di luar mekanisme resmi dalam pengurusan pemecahan sertifikat di Kantah BPN Kota Serang.
Dalam perkara ini, enam orang duduk sebagai terdakwa. Mereka terdiri atas mantan Kepala Kantor Pertanahan Kota Serang, Taufik Rokhman, serta tiga mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, yakni Pit Gunawan, Ahmad Munardi, dan Deni Marzuki.
Dua terdakwa lainnya berasal dari Seksi Survei dan Pemetaan, yakni Ade Kusnandar dan Gunawan Wibisana.
Penulis : Rasyid
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd