KAB. TANGERANG – Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul mengkritisi maraknya kasus korupsi di lingkaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Dimana sampai menjerat sejumlah oknum anak buah Gubernur Banten Wahidin Halim (WH).
Diketuahui, korupsi yang berhasil terungkap mulai dari pengadaan lahan Samsat Malingping, Kabupaten Lebak, disusul bantuan hibah Pondok Pesantren yang mencapai ratusan miliar dan yang baru terjadi dugaan korupsi soal pengadaan masker Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
Menurut Akademisi Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang ini Gubernur, dari aspek moralitas terlibat untuk bertanggung jawab. Tak lain, lantaran posisinya sebagai pucuk pimpinan.
“Secara moralitas ini tanggung jawab pimpinan Gubernur. Tidak ada anak buah sepenuhnya salah, pimpinan juga bagaimana mengorganisir sebuah organisasi yaitu dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten,” ujar Adib kepada BantenNews.co.id, Jumat (28/5/2021).
Namun, Adib menilai jika Gubernur tidak dapat ikut tersangkut, lantaran ia mengaku dengan data yang di miliki tidak cukup bukti.
“Biar fakta hukum yang membuktikan. Tapi saya lihat data yang ada masih jauh begitu,” pungkasnya.
Disisi lain, dengan terungkapnya kasus korupsi menjerat anak buah WH, Adib memberikan beberapa catatan dianataranya, pertama ketika dulu mendeklarasikan slogan Banten akhlakul karimah, Banten harus bebas dari korupsi dan pelibatan kopsurgah KPK yang selalu dibanggakan, serta penghargaan opini WTP.
“Ini terbantahkan atau ternyata tidak sesuai dengan fakta, ya ini dengan banyak munculnya kasus korupsi (hibah, lahan samsat, masker-red),” papar Adib.
“Kasus-kasus korupsi itu menjadi antitesis akhirnya. Klaim anti korupsi, banyak penghargaan opini BPK, ada kopsurgah KPK, dimaknai publik hanya isapan jempol belaka,” sambungnya.
Yang menjadi catatan publik lagi, Adib mengatakan mirisnya tindak terjadi dugaan korupsi ini menyasar program prioritas WH sesuai janji kampanye dulu. Hibah Pondok Pesantren dan anti korupsi.
Adib membeberkan kepemimpinan WH sudah 4 tahun lebih alias sebentar lagi akan lengser. Dia melihat loyalitas anak buah WH patut dipertanyakan dan sulit untuk merealisasikan janji kampanye dulu.
“Sudah jadi rahasia umum, pejabat kalau Gubernur, Bupati, Walikota jelang berakhir masa jabatan, acap kali sudah cari gerbong politik sana sini. Jawabannya apa? Ya ini, terbukti masih adanya kasus korupsi di program-program prioritas WH,” beber Adib.
Dirinya menyarankan kepada Gubernur selagi dapat menyelamatkan janji kampanye dan program prioritas segera lakukan mutasi bahkan mencopot jika terbukti tidak sesuai target kerja. Hal tersebut bisa menyelamatkan WH jikalau mau lanjut periode kedua.
“Ini menjadi bagian penting sebagai pertanggungjawaban moral kepada publik sesuai janji kampanye dulu. Ini bisa menjadi oase ditengah maraknya kasus korupsi.”
Kalau, Publik akan melihat lagi ke belakang, saat Banten mendapat stigma provinsi korup. Imbasnya, kalau misalnya WH bakal maju lagi pada peeiode kedua, kalau ini tidak beres, akan menjadi beban politik yang berat,” papar Adib.
(Ren/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
