KAB. TANGERANG – Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang menyorot indispliner lapisan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yakni protokol kesehatan selama PSBB berlangsung.
Tak hanya itu, Tim Gugus Tugas Penanganan dan Percepatan Covid-19 Kabupaten Tangerang pun disorot dalam kinerjanya yang dinilai masih belum optimal.
Hal tersebut membuat faktor kasus wabah Covid-19 ini tidak berhenti atau mengalami tren penurunan. Bahkan wilayah Kabupaten Tangerang kembali menjadi zona merah.
Demikian dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail saat dimintai keterangan kepada wartawan, Senin (7/9/2020).
Menurut Kholid, PSBB dari yang semula diperketat sampai diberikan kelonggaran pun bertujuan agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan. Dimana masyarakat memasuki era adaptasi kebiasan baru.
“Indisipliner masyarakatnya masih banyak. Sehingga yang patuh akan protokol kesehatan tetap terancam kesehatannya. Karena kan kasus Covid-19 yang sulit terdeteksi, orang tanpa gejala (OTG),” ujar Kholid
Lanjut Kholid memaparkan, dinas terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas Covid-19 belum maksimal dalam pelaksanaannya. Sehingga angka kasus Covid-19 sulit untuk ditekan.
Kendati demikian, dirinya apresiasi dan akan melihat efektivitas pemerintah daerah yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) dan Tim Monitoring yang melibatkan unsur TNI/Polri.
“Dengan dibentuknya Satgas dan Tim Monitoring, saya berharap pelaksanaannya akan berjalan efektif memberikan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan,” pungkasnya
(Ren/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
