KAB. TANGERANG – Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Banten, Tb. Adam Ma’rifat, meminta Polri konsisten mengusut dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Pol Listyo Sigit, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Penetapan itu menjadi sorotan karena melibatkan pejabat tinggi kepolisian.

Adam menyebut, kasus tersebut sebagai tamparan bagi institusi penegak hukum sekaligus momentum untuk membenahi sektor keamanan dan penegakan hukum.

“Kami tentu saja prihatin dengan perilaku para oknum penegak hukum kita,” kata Adam dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11/2026).

Menurut Adam, Polri tidak cukup memulihkan kepercayaan publik melalui pernyataan. Institusi itu harus membuktikan komitmennya lewat tindakan nyata, transparan, dan adil.

Ia menyatakan, optimistis terhadap kepemimpinan Jenderal Suyudi, tetapi mengingatkan bahwa ketegasan harus berjalan seiring dengan konsistensi penegakan hukum.

“Penegakan hukum Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi tidak boleh berhenti pada keberanian dan ketegasan semata, tetapi harus dibuktikan melalui konsistensi tindakan,” ujarnya.

Adam menegaskan, aparat harus menindak siapa pun tanpa melihat jabatan, kekuasaan, atau kepentingan. Ia mengingatkan praktik tebang pilih dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

“​​Tegas terhadap siapa pun, tanpa pandang jabatan, kekuasaan, maupun kepentingan. Sebab, hukum kehilangan marwahnya ketika masih mengenal tebang pilih,” katanya.

PW GP Ansor Banten, lanjut Adam, mendukung langkah Polri menegakkan hukum secara tegas, adil, dan konsisten. Ia berharap komitmen tersebut terus dijaga agar kepercayaan publik terhadap kepolisian pulih.

Penulis : Saepulloh
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd