KAB. TANGERANG — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat Kabupaten Tangerang menyumbang 21 persen terhadap perekonomian Provinsi Banten. Angka ini menegaskan posisi Kabupaten Tangerang sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi di Banten.
Kepala BPS Provinsi Banten, Yusniar Juliana mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 akan memetakan secara detail sektor pekerjaan masyarakat sekaligus wilayah dengan aktivitas ekonomi terbesar.
Menurutnya, hasil sensus akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
“Data tersebut nantinya bisa diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat di daerah,” kata Yusniar di Tigaraksa, Rabu (23/6/2026).
Yusniar menjelaskan, jika mengacu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sektor industri pengolahan menjadi penopang utama ekonomi Kabupaten Tangerang.
Namun secara regional, perekonomian Banten justru lebih banyak ditopang sektor perdagangan.
“Kalau melihat sebaran tenaga kerja, masyarakat Banten banyak bekerja di sektor perdagangan. Selain itu, sektor pertanian juga masih menjadi sumber penghidupan sebagian masyarakat,” jelasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik Provinsi Banten menerjunkan sekitar 9.000 petugas.
Dari jumlah itu, sekitar 2.400 petugas bertugas khusus di Kabupaten Tangerang.
Para petugas mulai mendata warga sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan metode door to door.
Yusniar menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 menjadi bukti kolaborasi antara pemerintah daerah, BPS, pelaku usaha, hingga unsur kewilayahan dari tingkat kecamatan sampai desa.
Menurutnya, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini akan memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Pendataan tidak hanya mencakup kondisi rumah tangga, tetapi juga aktivitas usaha, kepemilikan aset, kesehatan, pendidikan, hingga pola pengeluaran masyarakat.
“Kami akan mendata pengeluaran untuk makanan dan nonmakanan, kondisi aset, serta kesehatan dan pendidikan anggota keluarga,” ujarnya.
Meski begitu, Yusniar menegaskan BPS tidak menggunakan istilah masyarakat sejahtera atau tidak sejahtera dalam pengukuran statistik.
BPS lebih berfokus pada indikator kemiskinan yang mengacu pada garis kemiskinan nasional.
“Kami tidak memakai nomenklatur sejahtera atau tidak sejahtera. Kalau bicara kemiskinan, kami menggunakan ukuran garis kemiskinan sebagai acuan,” tegasnya.
Dengan kontribusi ekonomi mencapai 21 persen, Kabupaten Tangerang kini memegang peran vital dalam peta ekonomi Banten. Data Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu memberi gambaran lebih akurat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Penulis : Saepulloh
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd