CILEGON – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Maman Mauluddin membantah informasi terkait kekosongan kas daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. Menurutnya, informasi terkait hal itu belakangan waktu hanyalah kesalahan interpretasi saja.
“Gak ada. Bukan gak benar, tapi salah menafsirkan. Enggak, kita sudah balance kok, sudah beres, disesuaikan,” kata Maman kepada BantenNews.co.id saat ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Cilegon, Senin (13/5/2024).
Maman mengungkapkan, informasi terkait kekosongan kas daerah Pemkot Cilegon itu merupakan prediksi yang akan terjadi di 2025 mendatang. “Bukan, bukan kas daerah yang kosong, gak ada, aman. Itu mah prediksi 2025,” kilahnya.
Terkait adanya informasi tersebut, kata Maman, pihaknya telah menyampaikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengintensifikasi pendapatan.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran DPRD Cilegon Abdul Ghoffar menduga beredarnya informasi terkait kekosongan kas daerah Pemkot Cilegon itu lantaran adanya salah satu unsur potensi pendapatan yang belum tercapai secara maksimal.
“Bisa jadi begini, ini kan sekarang baru triwulan kedua mungkin bisa jadi PAD kita dari unsur pajak dan retribusi belum maksimal. Bisa jadi dengan cara seperti itu akhirnya cash flow atau dari keuangan daerah ada hal yang harusnya ada potensi pendapatan yang masuk tapi belum masuk. Mungkin kalau analisa saya seperti itu,” ujarnya.
Meski begitu, Ghoffar menyampaikan seharusnya Pemkot Cilegon dapat menyampaikan kepada masyarakat terkait kondisi kas daerah yang sebenarnya. Ia bahkan mengaku, pihaknya yang menjadi lembaga kontrol atas kinerja keuangan eksekutif selama ini belum menerima laporan keuangan Pemkot Cilegon di triwulan kedua.
“Kita gak dapat laporan secara rinci sebetulnya dari BPKPAD atau Pak Sekda menyampaikan. Saya sebagai Ketua Komisi III terus terang belum mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan kondisi keuangan Pemda di triwulan kedua ini,” ucapnya.
Ghoffar berharap, bagaimanapun kondisi kas daerah Pemkot Cilegon jangan sampai menghambat program pembangunan yang telah direncanakan.
“Kita berharap apapun tantangannya itu harusnya tidak menjadi faktor penghambat untuk pelaksanaan pembangunan. Karena dari sisi konstruksi tentang anggaran dan pelaksanaan belanja mestinya sudah dipikirkan dengan matang,” tutupnya.
(STT/Red)
