JAKARTA – Pembangunan bangsa Indonesia harus berkelanjutan, dari kepemimpinan sebelumnya ke pemegang tongkat estafet selanjutnya. Sehingga, nasib bangsa terarah dan tidak berganti arah pembangunan jika pemimpinnya berganti.
Seperti keterlibatan BUMN dalam pembangunan infrastruktur, pada dasarnya dibiayai oleh APBN, APBD, investasi dalam negeri sampai luar negeri.
“Kalau 02 menyoroti soal perencanaan, berarti beliau belum memahami sistim perencanaan pembangunan bangsa ini. Itulah sebabnya butuh calon pemimpin yang berpengalaman mengelola pemerintahan, sehingga ketika menjadi pemimpin bisa melanjutkan kemajuan bangsa,” kata Lukman Edy, Wakil Direktur TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Selasa (12/2/2019).
Untuk infrastruktur dasar seperti, jalan, jembatan, listrik, air bersih umumnya dibiayai oleh APBN/APBD, terutama yang masuk ke desa. Sehingga sekarang pemenuhan infrastrukur dasar tersebut sangat baik, hampir semua desa dan pelosok sekarang sudah merasakan pembangunan infrastruktur.
Sedangkan terkait perencanaan pembangunan yang menjadi sorotan, telah disusun oleh pemerintah sebelumnya dan dalam kurun waktu empat tahun, Jokowi telah mampu menyelesaikannya.
“Jokowi tidak peduli dengan dinamika politik. Bagi beliau bekerja serius, fokus dan menyelesaikan semua PR bangsa dan negara ini,” terangnya.
Salah satu fokus pembangunan yang dilakukan Jokowi sejak 2015, yakni memberikan dana desa. Membangun Indonesia dari pinggiran. Sehingga, desa menjadi produktif dan perekonomian masyarakat ikut terangkat.
“Dengan sedemikian banyaknya proyek pembangunan yang dilaksanakan dalam waktu yang singkat ini, adalah sesuatu yang wajar bila ada satu atau dua yang bermasalah. Tapi tetap dicarikan solusi dan diselesaikan,” kata Alex Indra, anggota Komisi V DPR dari fraksi PDIP, Selasa (12/02/2019).
Sedangkan bagi dunia usaha, Jokowi berupaya bijak. BUMN sebagai badan usaha negara, hanya boleh mengerjakan proyek besar. Sedangkan yang nilainya kecil, bisa diberikan ke pengusaha lokal dan lainnya.
“Sementara proyek lainnya bisa kita lihat dari persentase besar dan kecil nilainya. Dimana dari tahun ke tahun semakin besar persentase proyek dengan nilai kecil, dimana BUMN tidak boleh ikut serta,” ujarnya. (you/red)
