SERANG – Munculnya dorongan agar PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten atau Bank Banten diubah dari konvensional menjadi berbasis syariah kian menguat. Meski begitu, sebelum melangkah lebih jauh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten diminta terlebih dahulu membentuk tim independen.
Pengamat perbankan Syaiful M Ruky menyarankan, sebelum melangkah ke arah sana, Pemprov Banten harus terlebih dahulu membentuk tim independen. Mengukur apakah Bank Banten akan dilanjut atau likuidasi.
“Ini yang harus dikaji dulu, berapa harga yang dibayar kalau likuidasi, berapa harga yang harus dibayar kalau go,” kata Syaiful kepada BantenNews.co.id, Rabu (13/5/2020).
Kalau pun akan lanjut dan menjadi bank syariah, kata dia, maka hal itu harus dibarengi dengan tanggung jawab. Pemprov harus konsekuen betul dengan keputusannya seperti menyiapkan anggaran dan lainnya.
“Bukan hanya keputusan go begitu saja setelah itu tidak tahu menahu. Jadi harus go maka konsekuensinya harus bertanggungjawab. Jangan seperti kemarin menikahi ibu mengandung tapi tidak mampu bertanggungjawab setelah melahirkan,” katanya.
Terlepas dari itu, Syaiful mengaku mendukung gagasan Bank Banten berkonsep syariah. Bahkan dirinya saat proses pembentukkan Bank Banten pernah mengusulkan untuk mengakuisisi Bank Jawa Barat Banten (BJB) Syariah ketimbang Bank Pundi.
Usulan itu, ungkap Syaiful, disampaikan saat rapat bersama seluruh pimpinan DPRD dan fraksi.
“Saya usul Kenapa tidak BJB Syariah yang diakuisisi, bukan Bank Pundi. Itu satu solusi yang saya tawarkan. Bahkan bisa konversi saham (Pemprov) Banten di BJB sehingga memiliki pemegang saham di BJB syariah mayoritas betul karena jumlahnya sangat besar,” ujarnya.
(Tra/Mir/Red)
