PANDEGLANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang mengaku sudah tak memiliki anggaran untuk perbaikan jembatan penghubung antar desa di Kampung Pasirnangka, Desa Kramat Jaya, Kecamatan Cimanggu, yang ambruk.
Kepala Bidang Bina Marga pada DPUPR Kabupaten Pandeglang, Andrian Wisudawan mengatakan, usai kejadian pihaknya langsung ke lokasi untuk memeriksa kerusakan jembatan.
Selain itu, tim teknis juga sudah diterjunkan ke lokasi untuk menghitung biaya dan seberapa parah kerusakan.
“Tim dari kami dari mulai kejadian sudah turun ke lapangan dan hari ini tim teknis sudah ke lapangan, kami juga sudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini PUPR Provinsi Banten dan kami akan meminjam jembatan darurat,” kata Andrian saat dihubungi BantenNews.co.id, Selasa (9/12/2025).
Menurut Andrian, pihaknya sudah berkoordinasi dengan DPUPR Provinsi Banten untuk meminjam jembatan sementara yang akan dipasang di lokasi. Sebab kata dia, saat ini Pemkab Pandeglang belum memiliki anggaran untuk perbaikan jembatan tersebut.
“Kalau tidak ada kendala kami akan mulai mobilisasi (alat) minggu-minggu ini,” ujarnya.
Berdasarkan hasil tim di lapangan, jembatan tersebut harus dibangun baru, karena konstruksi jembatan sudah lama dan abutment-nya juga sudah mulai rusak. Perkiraan, untuk membangun jembatan baru dibutuhkan dana sekitar Rp1 miliar.
“Untuk anggaran saat ini kami belum tahu tapi kalau perkiraan dari pagu biasanya dengan panjang jembatan kurang lebih 16 meter pasti di atas Rp1 miliar,” jelasnya.
“Tapi angka pastinya belum tahu karena dokumen perencanaannya masih disusun. Harus dibangun baru karena abutment-nya harus diganti baru bukan hanya lantainya saja,” tambahnya.
Dirinya juga mengungkap, sebelum kejadian jembatan ambruk pihaknya sudah mulai menyusun dokumen perencanaan untuk pembangunan jembatan itu. Dokumen tersebut akan diusulkan ke kementrian atau PUPR Provinsi Banten.
“Sebenarnya jembatan tersebut sudah masuk dalam agenda perbaikan total karena dokumen perencanaannya lagi disusun tapi yang namanya bencana tidak ada yang tahu. Kalau dari APBD Pandeglang saat ini kami belum punya anggaran untuk pembangunan baru,” ungkapnya.
“Biasanya dari kementerian atau provinsi ada program pembangunan untuk daerah dan salah satu syaratnya harus ada dokumen perencanaan, kalau perencanaannya sudah ada akan kami sampaikan ke kementerian atau provinsi semoga aja ada yang mengakomodir,” sambungnya.
Ia melanjutkan, dengan estimasi anggaran sebesar Rp1 miliar dapat dipastikan APBD Pandeglang tidak mampu menutupinya. Oleh karena itu, pihaknya tengah berusaha agar jembatan tersebut dapat dibangun dari dana bantuan.
“Kalau APBD kita memadai pasti dalam perencanaan tidak akan lewat tahun 2026 cuman kondisi APBD kita untuk paket pekerjaan besar itu cukup riskan, tapi kalau sudah punya dokumen bisa kami usulkan,” tutupnya.
Penulis : Memed
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd