CILEGON – Jelang masa akhir jabatannya sebagai wakil rakyat pada 4 September mendatang, DPRD Kota Cilegon masih harus dihadapkan dengan penyelasaian sejumlah produk hukum dari eksekutif. Hal itu diketahui dari rapat paripurna yang mengagendakan penyampaian tiga raperda sekaligus pada Kamis (8/8/2019) ini. Ketiga raperda itu yakni tentang RAPBD Perubahan Kota Cilegon tahun anggaran 2019, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran serta raperda fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Menyiasati keterbatasan waktu itu, tidak seperti biasanya maka di kesempatan yang sama pun langsung dilanjutkan dengan paripura dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap tiga raperda tersebut.
Sekretaris Komisi III DPRD Cilegon, Nurrotul Uyun yang nantinya akan membidangi raperda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran meyakini, kendati belum sampai pada pembentukan panitia khusus (pansus) produk hukum tersebut dapat rampung sebelum akhir masa jabatan wakil rakyat.
“Ini kan baru penyampaian raperda ya, kemudian nanti akan dibentuk pansus utusan dari fraksi-fraksi untuk membahas ini. Barulah nanti pansus yang akan mendetailkan. Kita bismillah saja, target kita begitu (raperda akan selesai sebelum masa akhir jabatan wakil rakyat periode 2014-2019), ya semua harus optimis,” ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Cilegon, Fakih Usman Umar dalam agenda kedua sidang paripurna tersebut meminta eksekutif dapat segera menindaklanjuti pandangan umum fraksi-fraksi di parlemen agar tiga raperda dapat segera dituntaskan.
“Saya harap hari Senin (12/8/2019) Pak Walikota sudah bisa menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum delapan fraksi itu atas tiga raperda tersebut. Untuk itu saya harapkan kehadiran seluruh anggota DPRD pada saat itu,” ucapnya di sela sidang paripurna. (dev/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
