CILEGON – Kinerja jajaran birokrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon jelang tutup tahun 2026 mendapat kritik. Pengamat Politik, M Tahyar menilai realisasi program kerja dan belanja anggaran di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinilai sangat lambat. Hingga jelang akhir tahun, serapan anggaran disebut baru menyentuh angka 50 hingga 60 persen.

Melihat kondisi yang memprihatinkan ini, Tahyar mendesak Walikota Cilegon untuk tidak tinggal diam. Ia menantang ketegasan Walikota untuk segera para kepala dinas yang kinerjanya lelet.

“Itulah pentingnya bahwa Walikota harus ngantor ya untuk mengevaluasi. Panggil kepala dinas! Hei kepala dinas, ini kenapa kok belum jalan program ini?” tegas Tahyar, Rabu (11/11/2026).

Tahyar menegaskan, Walikota harus berani memanggil satu per satu pimpinan dinas yang serapan anggarannya dinilai masih minim.

Ia merasa miris karena program-program dari SKPD tersebut sejatinya sudah direncanakan dan diplot anggarannya oleh Bappeda. Ironisnya, demi memprioritaskan program-program tersebut, pemerintah bahkan sampai harus mengorbankan atau menggugurkan usulan program lainnya.

Namun hingga memasuki bulan November dan Desember, pelaksanaannya di lapangan justru mandek.

“Udah ada anggarannya, udah di-plot, yang lain malah digugurkan. Kenapa misalnya sampai dengan November ini belanja atau program kerja dari SKPD itu baru sekitar 54 persen? Masih banyak yang belum terealisir,” sentil Tahyar.

Kini, menurut Tahyar, bola panas berada di tangan Walikota Cilegon. “Walikota harus tegas kepada pimpinan OPD karena ini kan menyangkut janji politik pimpinan daerah yang harus direalisasikan kepada masyarakat,” katanya.

Perihal ini wartawan masih mencoba mengkonfirmasi pihak Pemkot Cilegon. Hingga saat ini wartwan belum mendapatkan tanggapan dari pihak terkait.

Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin