Beranda Pemerintahan Jangan Sampai Ada Data Siluman, Komisi VIII: Data Kemiskinan Harus Valid

Jangan Sampai Ada Data Siluman, Komisi VIII: Data Kemiskinan Harus Valid

235
0
Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto didampingi Walikota Serang Syafrudin (kiri).

SERANG – Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto menegaskan data kemiskinan harus valid dan tidak ada data siluman. Dirinya menyebutkan 519 pemerintah kabupaten/kota baru 219 daerah yang aktif melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan.

“Waktu rakornas (rapat kerja nasional) kita ingin semua daerah merasa terpanggil. Supaya data benar, valid. Bukan data siluman. Tapi data yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Yandri di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (30/6/2020).

Oleh karena itu, kata Yandri, pihaknya meminta daerah serius dalam melakukam verifikasi dan validasi data kemiskinan. “Karena kalau datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan nanti masyarakat bisa saling curiga saling fitnah. Tapi kalau datanya valid itu bisa kita redam,” katanya.

Dirinya juga mengapresiasi upaya Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos).

“Tinggal (daerah) menyambut bansos itu. Saya juga apresiasi Pak Gubernur, Pak Walikota dan seluruh kepala desa. Pertama ini kan bencana non alam, saya melihat luar biasa penanganannya mendekati sempurna,” jelasnya.

“Ke depan supaya ngga gagap, harus dipastikam data itu. Karena verifikasi dan validasi data itu jadi tonggak sejarah,” sambungnya.

Lebih lanjut, sebagai salah satu pencetus Undang-undang Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), dirinya berharap seluruh data penduduk dapat diintegrasikan menjadi satu data kependudukan.

“Kalau semua satu data satu identitas nga akan ada lagi tumpang tindih. Nggak akan ada lagi dobel alamat, dobel KK (kartu keluarga). Dan itu sduah kita coba pada pemilu kemarin. Tahun ini minimal 40 persen data bisa dibersihkan. Kita juga sudah mendukung Kemensos lewat anggaran yanh sudah kita setujui,” pungkasnya.

Sementara, Dirjen Jaminan Sosial (Jamsos) Kemensos, Pepen Nazarudin mengungkapkan, penyaluran bansos selama pandemi Covid-19 tidak perlu menunggu data rapih. Meski begitu, penertiban data tetap dilakukan sambil menyalurkan bantuan.

“Penyaluran bansos di Banyen realisasinay cukup bagus. Data PKH (program keluarga harapan) di Banten juga sudah bagus,” kata Pepen. (Tra/Mir/Red)