JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjawab isu santer yang berkembang terkait perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada 1 Februari yang jatuh pada Rabu Pon. Momen Rabu Pon adalah waktu yang biasa dipilih Jokowi untuk melakukan kegiatan penting seperti reshuffle kabinet.
Sambil tertawa, Jokowi tak menjawab banyak. Ia justru bertanya balik kepada awak media soal Rabu Pon.
“Masak? Rabu Pon? Benar?,” ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu (29/1/2023) seperti yang dikutip dari suara.com (jaringan BantenNews.co.id).
Lebih lanjut, Jokowi meminta masyarakat untuk menunggu mengenai ada atau tidaknya perombakan kabinet pada pekan depan itu.
“Ya nanti tunggu saja,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan perihal perombakan kabinet tersebut menjadi kewenangan Presiden RI. Namun, pihaknya mengaku sudah memberikan masukan terkait reshuffle tersebut ke Jokowi.
“Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak bapak presiden dan itu kewenangan bapak presiden,” kata Hasto ditemui usai acara rangkaian HUT PDIP ke-50 di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023) lalu.
Ia mengatakan, PDIP sebagai partai pendukung pemerintah memang telah memberikan berbagai masukan. Kendati demikian, PDIP belum bisa membeberkan nama-namanya lantaran terkait masa depan seseorang.
“Tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan, tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis, ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan,” ungkapnya.
Disinggung apakah akan ada momentum 1 Februari yang bertepatan dengan Rabu Pon yakni akan dilaksanakannya perombakan kabinet, Hasto kemudian bicara pemimpin yang mengambil momentum.
“Ya, Rabu Pon, berbagai momentum-momentum pada Rabu Pon, itu memang sering mengandung sesuatu yang istimewa dalam pengertian muncul kesadaran batin di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Setiap orang punya preferensi itu,” tuturnya.
Hasto mengatakan, Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno juga memiliki preferensi dalam mengambil kebijakan yakni melihat momentum 17 Agutus 1945 dalam pembangunan Waduk Jati Luhur.
“Kemudian menetapkan pola pembangunan semesta berencana, itu total halamannya seperti itu, mewakili 17-8-45 sehingga itu preferensi biasa dipilih para pemimpin. Ya, kita tunggu saja apakah akan terjadi reshuffle atau tidak, kita tunggu saja keputusan presiden,” katanya.
(Red)