Beranda Uncategorized Irna Lepas Tim Aksi Kolaborasi Pencegahan Korupsi di 3 Kecamatan

Irna Lepas Tim Aksi Kolaborasi Pencegahan Korupsi di 3 Kecamatan

Bupati Pandeglang Irna Narulita melepas tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Forum Lintas Masyarakat Anti Korupsi (Lima Sakti) di kecamatan yakni Kecamatan Kaduhejo, Kecamatan Picung dan Kecamatan Sumur. (Foto: Memed/bantennews.co.id)

PANDEGLANG – Bupati Pandeglang Irna Narulita melepas tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Forum Lintas Masyarakat Anti Korupsi (Lima Sakti) di kecamatan yakni Kecamatan Kaduhejo, Kecamatan Picung dan Kecamatan Sumur. Pelepasan itu bertujuan untuk melakukan sosialisasi dalam aksi kolaborasi pencegahan korupsi di Kabupaten Pandeglang.

Irna mengaku sangat mendukung aksi kolaborasi KPK bersama Lima Sakti. Hal tersebut sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan, baik tata pengelolaan, administrasi agar berjalan dengan baik serta bebas dari korupsi dalam rangka pembangunan yang lebih baik dan lebih maju.

“Pemerintah daerah terus berkomitmen terkait pemberantasan korupsi berbagai program pembangunan Pemerintah daerah terus kami kawal ketat, KPK sendiri untuk saat ini tindakannya sudah mulai kepada pencegahan,” katanya saat melakukan pelepasan di Gedung Pendopo Bupati, Jumat (7/9/2018).





Ia berharap dengan adanya aksi pencegahan korupsi yang terintegrasi ini dapat memberikan masukan terkait program pemerintah, sehingga pihaknya dapat membuat regulasi kebijakan yang lebih baik dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan untuk kemajuan pembangunan khususnya di Kabupaten Pandeglang.

“Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 7-9 September 2018, dalam pelaksanaannya Tim aksi akan melakukan survey, sosialisasi, diskusi, dan wawancara terkait JKN/BPJS, BOS dan pengelolaan dana desa,” sambungnya.

Sementara itu, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan masyarakat KPK, Ramah Handoko mengatakan pihaknya akan konsen memberikan pemahaman terkait tindak pidana korupsi, yang meliputi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), kepesertaan BPJS, PKH dan Pengelolaan keuangan desa.

“Kami akan melakukan wawancara terkait pengelolaan dana desa, program JKN/BPJS, dan dana BOS, sampai sejauh mana pelayanan dan program tersebut berjalan, apakah memang ditemukan suatu permasalahan atau tidak,” ujarnya. (Med/Red)