PANDEGLANG – Bupati Pandeglang Irna Narulita mengklaim bahwa penanganan korban tsunami di wilayahnya berjalan baik. Hal inj ditegaskan Irna untuk menjawab hasil evaluasi Ombudsman Perwakilan Banten yang menyebut Pemkab Pandeglang lemah dalam koordinasi antar OPD dalam penanganan korban tsunami.
Ia menilai penanganan korban tsunami khususnya progress pembuatan hunian sementara (huntara) sejauh ini dianggap cukup baik jika dibandingkan dengan pembuatan huntara di tempat lain seperti di Palu dan Donggala.
Irna menjelaskan bahwa keterlambatan pembangunan sebagian huntara lantaran anggaran yang digunakan bukan dari APBD Pandeglang melainkan bantuan dari BNPB, Polda Banten, Provinsi Banten, bank swasta dan para donatur.
“Kalau menurut pandangan saya upaya kita untuk memyelesaikan pandangan ini memang tidak mudah, kalau dari luar kan hanya menilai saja. Saya membuat SK ternyata NIKnya tidak ketemu orang tersebut, yang sangat sedih adalah di sektor perikanan, bantuan kapal karena APBD kami ga bisa,” terang Irna, Jumat (10/5/2019).
Dirinya berharap pada Ombudsman untuk ikut duduk bersama ketika Pemkab Pandeglang melakukan rapat dengan Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat, sehingga Ombudsman juga mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan seperti yang diutarakan saat rapat salah satunya soal jaminan hidup dan santunan kematian.
“Ombdudsman harusnya duduknya secara keseluruhan waktu kami rapat dengan kementerian, Pemprov Banten karena tingkat kabupaten tidak mungkin ada apa-apanya karena kami secara terorganisir dari Pemprov hingga pusat, Tanggung jawab Ombudsman ga harus memberikan apresiasi terus juga harus memberikan evaluasi agar pelayanan kami jadi lebih baik, tapi saya apresiasi masukan Ombudsman kepada kami. Seperti jaminan hidup pasti ditanya kenapa belum cair, ternyata NIK penerimanya salah harusnya si fulan malah fulan,” ujarnya.
Ia juga berkeinginan usai lebaran tahun ini pembangunan hunian tetap (huntap) untuk para korban tsunami sudah bisa dimulai pekerjaannya meski hanya sebagian, sedangkan sisanya menunggu pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemprov Banten.
“Saya ingin habis lebaran yang mana dulu nih yang diutamakan, tanah Pemkab yang di Mekarsari udah aman nih, yang lain Pak Gubernur mau melakukan pembebasan lahan,” ucapnya. (Med/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
