PANDEGLANG – Bupati Pandeglang Irna Narulita mengakui masih ada beberapa pejabat di Pemkab Pandeglang yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke BKD Pandeglang untuk dilaporkan ke KPK.
Menurut Irna, pejabat yang paling banyak belum menyerahkan LHKPN adalah anggota DPRD Pandeglang. Ia mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Sekretaris Dewan (Sekwan) agar segera menyerahkan LHKPN semua anggota DPRD ke BKD Pandeglang.
Sedangkan untuk para pejabat di lingkungan Pemkab Pandeglang yang belum menyerahkan laporan diharapkan segera memberikan laporannya agar Senin (8/4/2019) besok sudah selesai.
“Kaya saya kemarin telat juga karena tanah yang sudah 15 tahun harus sesuai dengan NJOP yang sekarang, ada kenaikan ga apa masih tetap harganya, kekayaan sumbernya dari mana, ditanya rinci begitu. Mudah-mudahan Senin ini bisa selesai,” terang Irna, Sabtu (6/4/2019).
Kata Irna, sebenarnya pada Senin (1/4/2019) kemarin beberapa pejabatnya sudah dipanggil oleh KPK untuk membahas permasalahan ini, meski tidak ada sanski secara hukum tapi jika Pemkab lambat menyerahkan LHKPN maka akan berakibat pada sanski moral dari masyarakat. Padahal menurut Bupati, sistem pelaporan secara online memudahkan para pejabat itu sendiri, tapi memang ada saja beberapa pejabat yang responsnya lambat.
“Kemarin pas ulang tahun Pandeglang, Sekda, Inspektorat, dinas perijinan, BPKD dipanggil rapat dengan KPK karena mereka ingin tahu semua pelayanan pajak, sistem keuangan semua harus online. Tidak ada sanksi sebetulnya yang sifatnya kurungan dan sebagainya, ini lebih kepada sanksi moral sebetulnya untuk bisa tertib administrasi setiap tahunnya di update terus ada kekurangankah apa jual mobil itu harus dilaporkan,” tanlmbahnya. (Med/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
