PANDEGLANG – Inspektorat Kabupaten Pandeglang menemukan sebanyak 16 desa yang diduga memiliki masalah seperti pekerjaan pembangunan tidak selesai hingga adanya penggelembungan anggaran (mark up). Temuan tersebut berdasarkan hasil audit yang dilakukan inspektorat pada sejumlah desa.
Inspektur Pembantu (Irban) I pada Inspektorat Pandeglang, Gunara mengatakan, untuk sementara ini pihaknya masih sekedar memberikan rekomendasi agar desa-desa itu segera menyelesaikan kegiatannya dan melakukan pengembalian uang jika terdapat kelebihan pembayaran.
Sebab, dari hasil audit tersebut yang dilakukan pihaknya menemukan adanya pengelembungan anggaran dan hasil pekerjaan yang kurang volume.
“Sementara ini ada 16 desa yang sedang kami tangani, di Irban I ada 4 desa, Irban II sebanyak 4 desa dan Irban III juga menangani 4 desa,” jelas Gunara, Jumat (30/4/2021).
Kata dia, jika dalam batas waktu yang diberikan desa-desa tersebut masih tidak mengindahkan peringatan maka inspektorat akan melakukan tindakan tegas. “Dalam jangka waktu dua bulan rekomendasi itu harus ditindaklanjuti dan diselesaikan. Jika tidak, kami yang akan jemput bola,” katanya.
Sesuai hasil audit, permasalahan seperti penggelembungan anggaran dan kekurangan volume pekerjaan terdapat di anggaran pembangunan tahun 2020. Saat ditanya desa mana saja yang bermasalah, Gunara enggan merincinya.
“Namun yang harus menyelesaikan pekerjaan itu karena ditemukan ada kekurangan volume pekerjaan. Rata-rata hasil audit itu pada anggaran pembangunan 2020,” ungkapnya.
Sementara itu,, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang, Doni Hermawan membenarkan, jika ada sebagian desa yang mendapatkan kartu kuning oleh Inspektorat. Namun ia tidak tahu persis berapa jumlah desanya yang mendapatkan rekomendasi tersebut.
“Itu ada di Inspektorat, saya tidak tahu jumlah desanya ada berapa. Namun yang jelas, kami harpkan segera diselesaikan,” tambahnya. (Med/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
