PANDEGLANG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Pandeglang menuding Inspektorat tidak serius menangani kasus pemotongan anggaran Bantuan Operasional (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh salah satu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal itu lantaran hingga saat ini hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap oknum ASN tersebut belum juga keluar. Padahal, penangan kasus tersebut sudah sangat lama dilakukan.
“Persoalan BOP ini terkesan tidak serius ditangani oleh Inspektorat, sehingga sampai sekarang tidak ada kejelasan,” kata Ketua GMNI Pandeglang, TB Afandi, Senin (21/3/2022).
Kata Afandi, saat audiensi dengan pengurus GMNI beberapa waktu lalu Inspektorat Pandeglang mengklaim sudah merampungkan pemeriksaan sekitar 90 persen. Namun hingga saat ini hasil pemeriksaan tersebut belum diserahkan ke Bupati Pandeglang.
“Inspektorat pun menyatakan bahwa sudah hampir 90 persen dan akan diberikan ke bupati laporan hasil pemeriksaan satu minggu,” jelasnya.
Alhasil, dengan tidak adanya kejelasan pemeriksaan kasus tersebut GMNI Pandeglang juga menuding Inspektorat sengaja membekukan kasus tersebut agar tidak ada kelanjutannya.
“Perihal dugaan BOP PAUD ini karna kami menyakini adanya indikasi mark up anggran pembelian buku di lembaga PAUD. Jangan sampai kasus ini seolah-olah di peti es-kan,” tegasnya.
Oleh sebab itu, GMNI mendesak DPRD Pandeglang membentuk Panitia Khusus (Pansus) perihal dugaan pemotongan BOP PAUD ini.
“Kami menyakini adanya indikasi Markup anggran pembelian buku di lembaga PAUD. Kami juga meminta aparat penegak hukum untuk serius menangani kasus ini dan jangan sampai kasus ini menguap begitu saja tanpa ada sanksi hukum yang diberikan,” tutupnya. (Med/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
