Beranda Pemerintahan Inspektorat Cilegon Kejar Peningkatan Kapabilitas APIP

Inspektorat Cilegon Kejar Peningkatan Kapabilitas APIP

Kepala Inspektorat Cilegon, Mahmudin bersama jajaran saat memberikan keterangan pers. (Gilang)

CILEGON – Kepala Inspektorat Cilegon, Mahmudin mengungkap bahwa pihaknya saat ini tengah mengupayakan adanya persetujuan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui BPKP Perwakilan Provinsi Banten.

“Ini adalah sebuah perjuangan yang cukup berat, agar kapabilitas APIP kita meningkat dari level dua ke level tiga, agar bisa berdiri sejajar dengan pemerintah Kabupaten/Kota lainnya yang APIP-nya sudah berada di level tiga. Mudah-mudahan awal tahun ini sudah ada kabar (peningkatan level APIP),” ungkap Mahmudin dalam keterangan persnya, Senin (27/12/2021).

Dikatakan Mahmudin, kendati adanya peningkatan kapabilitas APIP nantinya, namun hal itu tidak menjamin penuh adanya persoalan maupun temuan dalam pelaksanaan program oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Bukan persoalan minim atau tidaknya temuan, tapi kita benarkan dulu programnya. Kalau itu sudah on the track, tapi masih ada temuan berarti itu oknum atau OPD-nya yang tidak konsen, maka akan terus kita bina,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, kinerja APIP di level tiga menurutnya tidak lagi berorientasi pada audit kesalahan, kerugian negara maupun adanya kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh OPD kepada penyedia.

“Konteks pemeriksaan APIP level tiga akan lebih fokus pada program, renstra (rencana strategis yang mengacu pada IKU (Indikator Kinerja Utama) yang cantolannya adalah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), kalau semua implementasinya benar, saya yakin tidak akan ada lagi kerugian daerah,” jelasnya.

Sementara Inspektur Pembantu (Irban) IV pada Inspektorat Cilegon, Didin S Maulana mengaku upaya peningkatan level APIP itu akan terus diupayakan guna meningkatkan komitmen kinerja program pemerintah daerah.

“Kalaupun selama ini masih terdapat temuan di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), itu karena kita tidak melakukan audit secara menyeluruh. Hanya beberapa program saja, karena kita berbasis kerawanan, bisa karena besarnya anggaran yang berisiko,” ujarnya.

(dev/red)