Catatan tersebut pertama terkait pengalihan kewenangan aset dari kabupaten dan kota ke provinsi yang belum seluruhnya diinventarisasi.
“Pengalihan aset dari kabupaten dan kota yang merupakan perintah Undang Undang NOmor 23 belum terinventarisasi dengan baik. Tidak ada pengecualian menurut Undang Undang tersebut,” kata Anggota V BPK RI Isma Yatun kepada awak media, Senin (28/5/2018) kemarin.
Kedua, penataan hibah uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak tertib. Hal ini juga menjadi catatan yang harus mendapat perhatian serius dari Pemprov Banten. Sedangkan ketiga adanya ketidaksesuaian paket pengadaan bangunan gedung garasi di Dinas Kelautan dan Perikanan.
“Tapi itu tingkat meteialisasinya tidak mempengaruhi capaian di tingkat pengecualian,” kata dia.
Dalam sambutannya, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan bahwa predikat WTP yang diraih Pemprov Banten merupakan hasil kerja semua pihak, bukan hasil kerjanya sendiri.
“Tidak ada pesta kemenangan, karena WTP bukanlah kejuaraan, tapi paling tidak memberikan dukungan moral, usaha, dan ikhitar kita agar mampu bekerja sebaik- baiknya,” kata pria yang akrab disapa WH.
Gubernur juga mengapresiasi penyelenggara Pemerintah Provinsi Banten terutama pengelola keuangan yang lebih baik, tranparan dan akuntabel.
“Hasil kerja keras kita mendapatkan nilai WTP. Inilah hasil kerja keras, bukan karena saya gubernurnya, bukan karena Pak Andika wagubnya, tapi semua pihak karena kesungguhannya untuk membuktikan bahwa kita sepakat dan solid untuk membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan memberikan manfaat kepada rakyat Banten ,” tegas Gubernur.
“Keberhasilan ini tidak lepas dari peran DPRD Banten, dengan perannya sebagai pengawas tentunya ini juga bagian dari dukungan dan support kepada kami. Jadi saya senang kami diawasi dan dipanggil,” sambung Gubernur WH. (you/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
