SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim angkat bicara soal peringkat pertama tingkat pengangguran terbuka (TPT) Banten di level nasional. Wahidin mengakui masih banyak kendala di wilayah industri untuk menyerap tenaga kerja di Banten, khususnya di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang.
Selain itu, Wahidin memaklumi bahwa survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) masih memasukkan data yang terlalu umum. Misalnya, menurut pria yang akrab disapa WH tersebut, bahwa survei dilakukan pada saat siswa SMA sederajat usai ujian. Ditambah lagi urbanisasi lulusan SMA sederajat yang masuk dan mencari kerja di wilayah Banten.
Baca juga : Pengangguran Terbuka Provinsi Banten Tertinggi Nasional
“Kalau ada anak yang bapaknya pengusaha, tapi dia tidak mau kerja dengan bapaknya, maka akan dihitung sebagai pengangguran juga. Kenapa Banten dan Jabar tingkat penganggurannya tinggi, ya karena dua wilayah yang paling banyak dijadikan tujuan mencari kerja,” jelas Wahidin Halim usai rapat evaluasi proyek strategis nasional (PSN) di Rumah Dinas Pendopo Gubernur Lama, Jalan Brigjen Syam’un, Kota Serang, Banten, Selasa (6/11/2018).
Faktor lain yang menyebabkan meningkatkan angka pengangguran di Banten, menurut WH, karena banyak pabrik atau perusahaan industri yang mulai berpindah ke Jawa Tengah. Pihak swasta, kata dia, memilih untuk pindah karena alasan upah minimum kabupaten/kota yang jauh lebih rendah. “Kalau di sana (Jawa Tengah) masih di kisaran Rp1,8 juta, sementara di kami Rp3,6 juta, itupun masih minta naik,” kata WH.
Lanjut dia, banyak perusahaan seperti industri kaos kaki dan lainnya mengurangi jumlah pegawai. Di sisi lain, pengangguran di Banten justru banyak disumbang di tingkat pedesaan.
“Makanya di desa harusnya anak muda kembali bertani. Mengapa di Jawa Tengah penganggurannya rendah, karena pemuda-pemudanya masih bertani. Program Pak Jokowi dengan dana desa itu seharusnya untuk mengurangi pengangguran di desa.”
Persoalan lain yang marak terjadi dan mengurangi daya serap industri terhadap tenaga kerja di Banten ialah soal praktik percaloan tenaga kerja di Banten.
“Itu fakta yang saya temui, kalau mau masuk Nikomas harus bayar Rp4 juta. Makanya orang Kibin banyak yang menganggur, karena masuk kerja harus bayar. Masalahnya oknum di industri bukan seperti kepala dinas, kalau nggak beres bisa saya pecat.” (you/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
