CILEGON – Wakil Ketua I DPRD Cilegon, Hasbi Sidik mengungkapkan dirinya memperoleh aduan menyangkut hambatan aktivitas pelayanan kepada masyarakat di sejumlah Kantor Kelurahan di Kota Cilegon.
Usut punya usut, salah satu penyebabnya yakni lantaran minimnya ketersediaan fasilitas infrastruktur penunjang berupa bangunan pada perangkat pelayanan pemerintahan daerah tersebut.
“Seperti kemarin saya datangi Kantor Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan. Jadi karena tidak ada bangunan kantor seperti untuk aktivitas PKK, Karang Taruna maupun Pokmas, maka saat mereka sedang ada acara akhirnya kan berkumpul di gedung Kantor Kelurahan, berbaur dengan masyarakat yang sedang perlu dilayani. Ini kan secara otomatis akhirnya menghambat pelayanan,” ujarnya, Jumat (18/11/2022).
Setelah berdiskusi dengan Lurah setempat, Hasbi pun akhirnya mengamini perlunya penambahan infrastruktur bangunan baru agar pelayanan kepada masyarakat dapat tetap berjalan lancar.
“Kebetulan di belakang bangunan Kantor Kelurahan Randakari itu terdapat sedikit sisa lahan yang dapat dimanfaatkan. Makanya, saya juga sudah langsung memanggil Bidang Cipta Karya DPU-TR (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) untuk membantu persoalan ini, sebab saya tidak mau karena persoalan minimnya infrastruktur, pelayanan kepada masyarakat malah terganggu,” jelasnya.
Sementara Lurah Randakari, Heru Amri segera mengapresiasi langkah cepat dari politisi Gerindra tersebut. Ia berharap, melalui penambahan infrastruktur di atas lahan berukuran sekira 4 X 12 meter persegi itu, aktivitas pelayanan kepada masyarakat tak lagi terganggu.
“Selama ini lahan itu kita fungsikan sebagai kebun kecil lah. Kebetulan akses jalannya kan sudah ada dari samping kantor, kita berharap bangunan baru itu bisa multi fungsi. Jadi kalau lagi ada kegiatan, PKK tidak lagi numpang sana numpang sini. Termasuk juga bisa dimanfaatkan untuk Koperasi RT RW yang sudah ada, cuma kan kantornya belum ada. Jadi intinya, kita ingin pelayanan kepada masyarakat itu dapat lebih maksimal,” katanya.
(Advertorial)
