SERANG – Pemerintah berencana menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan setelah Lebaran 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah efisiensi anggaran akibat dampak konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diterapkan oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.

“Dengan tingginya harga minyak, perlu efisiensi waktu kerja. Akan dibuka fleksibilitas untuk work from home satu hari dalam lima hari kerja,” ujar Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Ia menambahkan, pemerintah saat ini masih menyusun teknis pelaksanaan kebijakan tersebut agar dapat diterapkan secara efektif di berbagai sektor.

“Teknisnya sedang disiapkan. Ini diharapkan tidak hanya ASN, tetapi juga swasta dan pemerintah daerah,” lanjutnya melansir detik.com.

Kebijakan WFH ini direncanakan mulai berlaku pasca Lebaran. Namun, pemerintah belum menetapkan tanggal pasti pelaksanaannya.

“Pasca Lebaran, tetapi waktunya akan ditentukan kemudian,” kata Airlangga.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa durasi penerapan kebijakan tersebut akan menyesuaikan dengan perkembangan situasi global, khususnya kondisi konflik di Timur Tengah dan fluktuasi harga minyak.

“Nanti kita lihat situasinya, baik harga minyak maupun kondisi perang. Kita akan mengikuti perkembangan yang ada,” ujarnya.

Menurut Airlangga, penerapan WFH satu hari dalam sepekan berpotensi memberikan penghematan signifikan terhadap konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama dari sektor transportasi.

“Penghematannya cukup signifikan, bisa mencapai seperlima dari penggunaan BBM harian,” pungkasnya.

Tim Redaksi