Hoaks Gerus Suara Jokowi-Ma’ruf Amin

JAKARTA – Pengamat komunikas politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, menyebut hoaks sebagai salah satu faktor penggerus elektabilitas pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, di tengah tingginya tingkat kepuasaan masyarakat terhadap Jokowi.

“Secara hipotesis iya. Itu mempengaruhi. Masyarakat termakan oleh hoax yang tersebar luas. Karena itu harus dilawan dengan fakta, data, yang didesain secara kreatif,” kata Emrus saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Berdasari hasil temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja Presiden Joko Widodo masih tinggi, mencapai angka 70 persen.

Meski fluktuatif, menurut survei LSI, tingkat kepuasan terhadap Jokowi tidak sampai berada di bawah 60 persen. Sementara tertinggi berada di bulan Agustus 2018, yang mencapai 75 persen lalu turun ke angka 70,7 persen di bulan September.

Kendati demikian, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tidak berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan (elektabilitas) Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019. Merujuk sejumlah hasil survei, pasangan nomor urut 01 ini hanya berada di angkat 52-54 persen.

Emrus menjelaskan, hal ini sebagai PR besar tim kampanye Jokowi-Ma’ruf. Tim sukses dan partai pendukung harus mampu membendung hoaks secara kreatif dan terukur.

Tidak sebatas mengcounter informasi-informasi hoaks yang beredar untuk menjatuhkan Jokowi, melainkan dengan membangun isu sendiri secara massif.

“Jadi Harus menjadi leading sector di bidang isu dan tidak terus bermain di genderang orang,” tegasnya.

Hal lain yang harus dilakukan adalah bekerja lebih keras lagi meyakinkan publik sehingga kampanye mengarah kepada perilaku memilih, tidak hanya menyukai kinerja pemerintahan Jokowi di lima tahun belakangan.

Tim kampanye termasuk partai-partai pengusung, Emrus menyarankan agar lebih keras bekerja. Jika perlu, masyarakat sendiri yang menyampaikan testimoni keberhasilan Jokowi. Tidak hanya tim kampanye yang menyampaikan dan hanya akan dianggap sebagai klaim semata.

“Pesan kampanye yang disampaikan harus berefek pada _voting behavior_. Mereka harus lebih agresif lagi menjelaskan keberhasilan pembangunan itu secara terukur. Desain komunikasi harus dibuat lebih rasional,” jelasnya.

Dia mencontohkan di bidang infrastruktur, tim kampanye bisa menggunakan testimony masyarakat yang secara langsung menerima manfaat ekonomi maupun non ekonomi dari adanya jalan tol atau bandara atau pembangunan lain.

Testimoni masyarakat ini juga dianggap Emrus bisa menjadi sarana untuk melawan hoaks tentang ketidakberhasilan pembangunan.

“Andai kata dibuat testimoni itu, orang bisa jadi tidak percaya dengan hoaks. Misalnya bisa aja lu ngomong begitu, buktinya itu berhasil. Artinya hoaks dilawan dengan testimony atau ada desain komunikasi lain,” tutupnya. (You/Red)