SERANG – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang menyoroti lambannya penyelesaian persoalan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, terutama dalam program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati. Kritik tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang HMI Cabang Serang, Anang Ma’ruf Faisal, pada Minggu (3/8/2025).

Menurut Anang, program “Kabupaten Serang Bebas Sampah” masih jauh dari harapan. Meski sejumlah kegiatan seperti grebek sampah dan pelatihan pengelolaan telah digelar di beberapa kecamatan, namun belum ada kejelasan soal lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru maupun teknologi pengolahan sampah yang akan digunakan secara berkelanjutan.

“Kami melihat bahwa grebek sampah hanya bersifat seremonial jika tidak diikuti dengan penentuan lokasi TPA secara konkret dan pemilihan teknologi pengelolaan yang jelas. Sampah akan terus menumpuk jika hanya diangkut tanpa arah pengolahan,” tegas Anang.

HMI menilai Pemkab Serang perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menetapkan lokasi TPA, tidak hanya melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga camat, kepala desa, tokoh masyarakat, dan pihak swasta yang kompeten di bidang lingkungan.

Lebih jauh, Anang menyarankan agar pemerintah mengevaluasi kemungkinan penggunaan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan seperti RDF (Refuse Derived Fuel) atau PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah), terutama untuk wilayah padat penduduk. Sedangkan untuk wilayah pedesaan, solusi berbasis komunitas seperti bank sampah dan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) dinilai lebih realistis.

“Kalau semua hanya menunggu lokasi besar yang belum disepakati, maka solusi jangka pendek seperti TPS3R berbasis desa harus segera digerakkan. Libatkan BUMDes, kader lingkungan, dan komunitas lokal agar prosesnya partisipatif dan tidak top-down,” tambahnya.

HMI Cabang Serang juga mendorong Bupati dan Wakil Bupati untuk membuka ruang evaluasi publik terhadap capaian program 100 hari kerja, terutama di sektor lingkungan. Pelibatan masyarakat, menurut Anang, bukan hanya akan meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga membangun kepercayaan publik.

“Masalah sampah bukan hanya teknis, tapi menyangkut kepercayaan dan tanggung jawab bersama. Kalau tidak segera dituntaskan, maka akan jadi bom waktu bagi Kabupaten Serang sendiri,” pungkasnya.

Terkait hal ini belum ada tanggapan dari Pemkab Serang. Wartawan masih berusaha mengkonfirmasi pihak terkait.

Tim Redaksi