KAB. SERANG – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Serang melontarkan kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang selama satu tahun kepemimpinan Bupati Ratu Rachmatuzakiyah dan Wakil Bupati Najib Hamas.
Ketua Formatur HMI MPO Cabang Serang, Surya Hadil Umami menilai, berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan, lingkungan, ketenagakerjaan, kesehatan hingga tata kelola pemerintahan belum mendapat penanganan maksimal.
Di sektor pendidikan, Surya menyoroti nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, kebijakan pengangkatan PPPK belum memberikan kesejahteraan yang layak bagi tenaga pendidik.
Ia bahkan menyebut kebijakan tersebut hanya menjadi formalitas penghapusan tenaga honorer tanpa diikuti peningkatan kesejahteraan guru.
“PPPK baru ini hanya memberi harapan palsu. Pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, apalagi PAD Kabupaten Serang cukup besar karena wilayahnya luas dan memiliki banyak kawasan industri,” katanya di sela aksi di depan Pendopo Bupati Serang, Rabu (3/6/2026).
Surya juga mempertanyakan komitmen Pemkab Serang dalam merealisasikan visi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, pemerintah belum menghadirkan program konkret yang mampu menjawab persoalan pendidikan dan pembangunan SDM.
“Visi-misinya meningkatkan kualitas SDM, tapi program konkretnya masih perlu dipertanyakan. Sampai sekarang masih sangat minim,” ujarnya.
Selain pendidikan, HMI MPO juga menyoroti tingginya angka kekerasan seksual di Kabupaten Serang. Surya mengaku prihatin karena dalam tiga bulan terakhir tercatat 133 kasus pelecehan seksual.
Ia menilai, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa pembangunan kualitas SDM dan pembinaan sosial masyarakat belum berjalan optimal.
“Ini menjadi tanda tanya besar terhadap kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Serang,” katanya.
Di sektor lingkungan, Surya menyoroti dugaan pencemaran sungai akibat aktivitas industri. Menurutnya, pemerintah daerah harus bertindak lebih tegas terhadap perusahaan yang mencemari lingkungan.
Ia juga mengkritik pengawasan ketenagakerjaan di kawasan industri. Surya menilai implementasi Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 terkait transparansi informasi lowongan kerja belum berjalan maksimal.
Menurutnya, praktik pungutan liar dan gratifikasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja masih menjadi keluhan masyarakat.
HMI MPO mengapresiasi pembentukan Satgas Pemberantasan Pungli Ketenagakerjaan oleh Pemkab Serang. Namun, Surya menilai kinerja satgas tersebut belum terlihat setelah hampir satu tahun berjalan.
“Kami mempertanyakan kinerja Satgas Pungli. Kalau memang tidak menunjukkan hasil, lebih baik dievaluasi bahkan dibubarkan. Jangan sampai pembentukannya hanya formalitas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti minimnya transparansi dalam pembentukan struktur organisasi satgas tersebut.
Di sektor kesehatan, Surya menyinggung tingginya kasus tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Serang. Berdasarkan data yang ia sampaikan, sekitar 2.000 warga terjangkit TBC, termasuk 452 anak-anak.
Menurutnya, tingginya angka TBC tidak bisa dilepaskan dari persoalan kemiskinan ekstrem dan kondisi rumah tidak layak huni yang masih banyak ditemukan di Kabupaten Serang.
“Masalah kesehatan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus serius menangani kemiskinan karena dampaknya menjalar ke berbagai sektor,” ujarnya.
Tak hanya itu, HMI MPO juga mengkritik tata kelola internal Pemkab Serang. Surya menilai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang belum menjalankan fungsi koordinasi secara optimal.
Menurutnya, Sekda seharusnya mampu menjadi penghubung antara eksekutif dan legislatif serta memastikan roda pemerintahan berjalan efektif.
“Kami meminta evaluasi terhadap Sekda Kabupaten Serang agar benar-benar menjalankan tugasnya secara maksimal,” pungkasnya.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah