SERANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meminta masyarakat ikut mengawasi distribusi elpiji setelah harga elpiji nonsubsidi naik pada April 2026.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten, Ari James Faraddy mengatakan, pemerintah menyesuaikan harga mengikuti dinamika energi global.
“Elpiji 5,5 kilogram naik dari sekitar Rp90.000 menjadi Rp107.000, sedangkan elpiji 12 kilogram naik dari Rp192.000 menjadi Rp228.000,” kata Ari, Kamis (30/4/2026).
Ari juga mengingatkan, kenaikan harga berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke elpiji subsidi 3 kilogram. Ia meminta masyarakat aktif mengawasi agar distribusi tepat sasaran.
“Kita harus bijak memanfaatkan elpiji dan mengawasi bersama agar yang berhak tetap menerima,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah belum menaikkan harga elpiji subsidi. Pemerintah berupaya menjaga keterjangkauan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ari juga mengingatkan aturan penggunaan elpiji 3 kilogram sesuai Surat Edaran Dirjen Migas Nomor B-2461/MG.05/DJM/2022. Aturan itu melarang pelaku usaha seperti hotel, restoran, dan usaha tertentu menggunakan elpiji subsidi.
Ia menekankan pengawasan tidak hanya bergantung pada pemerintah.
“Masyarakat harus berperan aktif. Kalau ada penyalahgunaan, beri sanksi sosial. Kalau oplosan, masuk pidana,” tegasnya.
Selain elpiji, pemerintah juga menyesuaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo. Namun, pemerintah tetap menjaga harga BBM subsidi seperti solar dan Pertalite untuk sektor prioritas, seperti pertanian, nelayan, UMKM, pelayanan umum, dan transportasi.
Ari memastikan, stok elpiji subsidi di Banten masih aman. Pemerintah terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memantau distribusi.
“Stok aman, distribusi kami pantau. Tapi pengawasan masyarakat tetap penting agar tepat sasaran,” katanya.
Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd