KAB. SERANG — Krisis air bersih melanda hampir 20 kecamatan di Kabupaten Serang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang terus mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak, namun kebutuhan warga belum seluruhnya terpenuhi.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang, Ajat Sudrajat mengatakan, pihaknya setiap hari menyalurkan air bersih berdasarkan permohonan warga dan hasil survei lapangan.
“Untuk saat ini walaupun belum semua kita penuhi tapi tiap hari kita jalan,” kata Ajat saat ditemui di Setda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Rabu (16/9/2026).
BPBD, lanjut Ajat, mengandalkan kolaborasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Baznas, serta perusahaan untuk memperluas distribusi air bersih.
Ajat menyebut, wilayah pantai di bagian utara Kabupaten Serang mengalami kondisi paling parah. Kekeringan kini juga mulai meluas ke wilayah lain.
“Di kita ini untuk saat ini hampir 20 kecamatan butuh semua, cuma yang lebih parah itu adalah di daerah pantai, utara,” ujarnya.
Menurut Ajat, minimnya curah hujan menjadi salah satu pemicu utama kekeringan. Kondisi dari wilayah hulu juga memperparah persoalan karena debit sungai yang mengalir ke wilayah hilir terus menurun.
“Curah hujan diperkirakan sampai akhir tahun tidak turun, nah itu penyebabnya. Kemudian dari hulu pun debit air di sungai ke hilir semakin berkurang,” katanya.
Kabupaten Serang yang berada di wilayah hilir akhirnya menghadapi keterbatasan sumber air. Penurunan debit sungai membuat ketersediaan air semakin menipis.
BPBD kini menyiapkan langkah jangka panjang agar penanganan kekeringan tidak hanya mengandalkan bantuan air tangki. Salah satunya dengan mengusulkan pembangunan sumur bor di wilayah prioritas.
“Kami sedang upaya sekarang untuk menyiapkan perencanaan terutama di daerah-daerah prioritas yang terkena air bersih, kita ajukan untuk bikin sumur bor,” ujar Ajat.
BPBD masih memetakan lokasi yang membutuhkan sumur bor. Usulan tersebut ditargetkan masuk dalam perencanaan anggaran 2027.
“Belum, lagi dipetakan. Mudah-mudahan di usulan nanti 2027 kita masukkan,” katanya.
Sementara itu, BPBD belum dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menangani kekeringan. Pemerintah daerah masih mengurus peningkatan status penanganan bencana.
Ajat menjelaskan, saat ini Kabupaten Serang masih menggunakan status siaga darurat. Pemerintah daerah tengah mengajukan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) kepada BNPB.
“Ketika kita menetapkan status bencana kekeringan sekarang itu hanya bisa menggunakan DSP dari pusat dari BNPB. Ini sedang berproses kita ajukan,” ujarnya.
Menurut dia, BTT baru dapat digunakan setelah status bencana meningkat dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.
“Nanti statusnya naik dari status siaga darurat menjadi tanggap darurat, baru BTT bisa kita gunakan,” pungkasnya.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah