SERANG – Rencana deklarasi #2019GantiPresiden yang akan digelar di Alun-alun Barat Kota Serang pada 10 Agustus 2018 mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari relawan hingga mahasiswa. Gerakan ini dinilai lebih dominan unsur provokatif dan mengarah kepada aksi inkonstitusional.
“Gerakan ganti presiden bisa memicu konflik karena lebih dominan unsur provokatif dan mengarah kepada aksi inkonstitusional,” ungkap Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas), Kosasih dalam diskusi di internal HAMAS Kabupaten Serang, Kamis (2/8/2018).
Kosasih mengatakan saat ini isu ganti presiden dilakukan sekelompok masyarakat “politis” digiring untuk berafiliasi dengan kepentingan partai politik. Ganti presiden tanpa menyebut nama calon, menurut Kosasih, tentu memiliki pemikiran yang tidak rasional dan tidak konstitusional.
“Itu hanyalah jualan isu belaka yang cenderung memanas-manasi suasana untuk tidak bersabar dan bisa berujung keresahan masyarakat yang mengarah kepada tindakan menyebar kebencian meluas kepada presiden,” kata Kosasih.
Pernyataan yang sama dikatakan Ketua Departemen Advokasi Hamas, Ipan bahwa deklarasi ini akan mengganggu kenyamanan ketenteraman masyarakat. Ipan mengatakan gerakan ganti presiden hendaknya dilakukan ketika sudah memasuki masa kampanye.
“Hendaknya dilakukan pada masa kampanye, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat, beradab dan mencerdaskan, bukan bentuk demokrasi yang didasarkan pada syahwat politik untuk berkuasa semata,” tandasnya.
“Kami dari Himpunan Mahasiswa Serang kurang begitu sepakat karena harus dikaji dan didiskusikan kembali dengan adanya rencana deklarasi ganti presiden 2019 di Kota Serang karena untuk menjaga terjadinya kerusakan (mafsadat) berupa konflik, gesekan dan ancaman perpecahan bangsa.” (You/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
