Beranda Uncategorized Hak Interpelasi Pemindahan Kas Pemprov ke BJB, PDIP Jalan Terus

Hak Interpelasi Pemindahan Kas Pemprov ke BJB, PDIP Jalan Terus

Nasabah Bank Banten antre menarik uang menyusul Gubernur Banten Wahidin Halim memindahkan kas daerah ke BJB.

SERANG – Usulan penggunaan hak interpelasi terkait pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Banten dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten (BJB) akan terus berlanjut.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten, Mukhlis menegaskan, niat untuk mengusulkan hak interpelasi masih sangat kuat. Ada beberapa hal yang menarik perhatiannnya karena dinilai sebagai kebijakan strategis dan perlu mendapat keterangan secara langsung dan utuh.

“Fraksi mah berkinginan keras. Kalau fraksi melaporkan beberapa kejadian seperti RKUD dan peminjaman (Rp800 miliar ke BJB). Dari beberapa ini tentunya harus kita memertanyakannya langsung, kan gitu,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (15/5/2020).





Seperti diketahui, Fraksi PDIP bersama Golkar dan PKS berencana mengajukan hak interpelasi. Fraksi-fraksi itu ingin meminta keterangan kepada orang nomor satu di Banten itu terkait kebijakanya memindahkan RKUD dari Bank Banten ke BJB.

Mukhlis menuturkan, sebelum mengusulkannya secara resmi pihaknya kini sedang menunggu restu terlebih dahulu ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Banten. Jika tidak ada halangan, partai akan menggelar pembahasan terkait rencana interpelasi.

“Rapat secara online sudah, untuk memutuskan itu harus melalui rapat resmi (tatap muka-red). Karena ini menjadi sebuah peristiwa politik, kalau kita mengajukan interpelasi itu kita harus mendapatan masukan dan persetujaun DPD partai,” tuturnya.

Jika partai sudah memberikan lampu hijau, kata dia, maka pihaknya akan melakukan lobi dengan fraksi lainnya untuk menggalang dukungan. Sebab, untuk merealisasikan interpelasi minimal membutuhkan tanda tanggan dari dua fraksi.

“Itu (sikap fraksi lain) kan rumah tangga orang. Kalau kita yang penting ketika sudah melaporkan dan ada arahan kita akan sampaikan ke media,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten Juheni M Rois mengaku saat ini pihaknya belum menjadikan interpelasi sebagai prioritas. Sebab saat ini kondisi Banten sedang butuh perhatian lebih.

“Kita inikan kasihan juga, lagi fokus likuiditas keuangan Bank Banten. Kita memikirkan ke sana supaya enggak terlalu riweuh lah gitu yah. Kondisi keuangan Banten lagi terganggu,” tuturnya. (Tra/MIR/Red)