SERANG – Gubernur Banten, Andra Soni, meminta seluruh inspektorat di Banten berani menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Hal itu termasuk jika laporan itu menyeret pimpinan atau aparat pemeriksa di lingkungan mereka sendiri.
Andra juga menegaskan, pentingnya perlindungan identitas pelapor. Menurutnya, masyarakat tidak boleh takut menyampaikan aduan hanya karena khawatir menghadapi tekanan atau intimidasi.
Hal itu disampaikan Andra saat membahas rancangan standar operasional prosedur (SOP) penanganan aduan pengadaan barang dan jasa pemerintah bersama Inspektorat Daerah Provinsi Banten, inspektorat kabupaten/kota se-Banten, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), di Gedung Inspektorat Banten, Kamis (12/11/2026).
Andra meminta inspektorat mengatur secara tertulis mekanisme penanganan benturan kepentingan. Aturan itu harus menjamin proses pemeriksaan tetap berjalan objektif meski laporan menyangkut atasan atau pemeriksa internal.
“Atur pula secara tertulis penanganan benturan kepentingan, termasuk apabila aduan menyangkut pimpinan atau pemeriksa sendiri,” kata Andra.
Ia juga meminta inspektorat merahasiakan identitas pelapor dan menyampaikan perkembangan penanganan aduan secara berkala.
“Manfaatkan pembelajaran bersama ICW dan LKPP, lindungi pelapor dengan menjaga kerahasiaan identitasnya, dan memberi kabar perkembangan aduannya,” ujarnya.
Andra menegaskan, inspektorat tidak boleh menganggap aduan masyarakat sebagai ancaman atau gangguan terhadap pemerintahan. Sebaliknya, laporan publik menjadi sumber informasi, bentuk partisipasi masyarakat, sekaligus peringatan dini untuk mencegah penyimpangan.
Ia juga meminta inspektorat bergerak sebelum persoalan berkembang menjadi temuan pemeriksaan, kerugian keuangan daerah, atau perkara hukum.
Namun, Andra mengingatkan agar setiap laporan ditangani berdasarkan informasi dan bukti, bukan asumsi, tekanan, maupun opini. Prinsip objektivitas itu penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, aparatur, dan pelaku usaha yang menjalankan pekerjaan sesuai aturan.
“Namun, penanganannya harus objektif, berdasarkan informasi dan bukti, bukan asumsi, tekanan, atau opini, sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat, aparatur, dan pelaku usaha yang telah bekerja sesuai dengan ketentuan,” katanya.
Andra menilai, perlindungan pelapor dan kejelasan penanganan benturan kepentingan menjadi kunci membangun pengawasan pengadaan yang kredibel. Sebab, pengadaan barang dan jasa masih menjadi salah satu sektor rawan korupsi.
Catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, dari 1.782 perkara yang ditangani sepanjang 2004–2025. Di mana, sebanyak 446 perkara atau sekitar 25 persen berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
Sementara itu, pemantauan LKPP sepanjang 2021–2025 mencatat 2.100 aduan pengadaan yang masuk ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Namun, sebanyak 1.120 aduan belum mendapat tindak lanjut.
Sejumlah kendala menghambat penanganan laporan. Di antaranya, aduan masuk di luar program kerja pengawasan tahunan sehingga inspektorat tidak memiliki anggaran pemeriksaan.
Selain itu, belum jelasnya petugas yang bertanggung jawab melakukan verifikasi dan penelaahan serta belum adanya aturan rinci mengenai tahapan dan tenggat penanganan.
Karena itu, Andra mendesak seluruh inspektorat di Banten segera memperkuat mekanisme penanganan aduan. Setiap laporan harus mengikuti alur yang jelas, mulai dari penerimaan, pencatatan, verifikasi awal, penentuan tindak lanjut, pemeriksaan jika diperlukan, hingga penyampaian hasil kepada pelapor.
“Ketika aduan direspons secara cepat, objektif, dan diberi kepastian tindak lanjut, kepercayaan tumbuh. Sebaliknya, ketika aduan dibiarkan tanpa kejelasan, kepercayaan menurun,” ujarnya.
Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd