SERANG – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan penanganan banjir di Provinsi Banten harus berjalan secara terpadu, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai kewenangan masing-masing.
Andra Soni menyampaikan penegasan tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Banjir di wilayah Kabupaten Serang dan Kota Serang di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Sabtu (20/12/2025).
Rakor itu dihadiri Wali Kota Serang Budi Rustandi, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, perwakilan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Banten, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3) Dedi Yudha Lesmana, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
“Koordinasi ini kita lakukan lintas sektor. Kita memahami setiap lembaga memiliki kewenangan masing-masing, namun penanganan banjir tetap menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Andra Soni.
Aksi Konkret dan Penanganan Darurat
Gubernur menginstruksikan seluruh pihak agar segera menindaklanjuti hasil koordinasi dengan langkah konkret di lapangan. Pemprov Banten bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dan balai teknis untuk mengerahkan alat berat ke titik-titik rawan banjir.
“Malam ini, atau paling lambat besok pagi, kita kirim alat berat ke beberapa lokasi banjir untuk penanganan darurat agar masyarakat segera merasakan dampaknya,” tegasnya.
Andra Soni juga mengingatkan seluruh pihak agar melakukan mitigasi banjir secara komprehensif dari hulu hingga hilir serta mendorong perubahan perilaku pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
“Kita tidak ingin masyarakat terus mengalami kejadian yang sama. Ini menjadi tantangan bagi kita yang mendapat amanah, dan hari ini kita serius berkoordinasi agar penanganan berlangsung cepat,” tambahnya.
Dukungan Teknis BBWSC3 dan Dinas PUPR
Menindaklanjuti arahan Gubernur, Kepala BBWSC3 Dedi Yudha Lesmana menyatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota Serang untuk memetakan prioritas penanganan.
“Saat ini kami telah menurunkan dua unit ekskavator, satu unit pompa mobile, serta material penanganan berupa bronjong dan geobag untuk menutup tanggul yang jebol,” jelas Dedi.
Ia menambahkan, pada 2026 BBWSC3 bersama Pemprov Banten menargetkan penanganan seluruh ruas sungai yang berpotensi menimbulkan banjir dengan dukungan pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan menyampaikan pihaknya langsung merespons instruksi Gubernur dengan menurunkan alat berat.
“Untuk Kota Serang, kami sudah menurunkan satu alat hari ini dan malam ini mengirim satu ekskavator amfibi lagi. Kami berharap dua alat ini mempercepat penanganan,” ujar Arlan.
Kesiapsiagaan Bencana
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Banten mendirikan posko siaga bencana di lima lokasi strategis, yakni Serang, Lebak, Pandeglang, Tangerang, dan Malingping.
Pemprov Banten menyiagakan 760 personel yang siap dimobilisasi untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
“Kami berharap kolaborasi ini dapat segera mengurangi dampak banjir yang dirasakan masyarakat, khususnya di Kota Serang dan Kabupaten Serang,” pungkas Arlan.
Tim Redaksi