SERANG– Gubernur Banten Andra Soni meminta Pemerintah Kabupaten Pandeglang agar tidak berpangku tangan dalam menangani infrastruktur jalan. Pemerintah daerah diminta ikut bergerak aktif, meski Provinsi melalui program stimulus ‘Bang Andra’ telah mengucurkan dana besar untuk wilayah Banten bagian selatan.
“Khusus untuk Pandeglang, saya nggak mau serta-merta semua diserahkan ke Provinsi. Ini yang terlihat sekali itu kan Pandeglang. Maka saya juga ingin lihat apa yang dilakukan Pandeglang dalam upaya mengurangi infrastruktur yang rusak, atau meningkatkan kualitas jalan-jalan yang ada,” ujar Andra saat acara riung bersama kepala OPD Banten di Taman Jati Gedung Negara Banten, Senin (18/5/2026).
Andra menegaskan, pembangunan di Banten harus adil untuk seluruh kabupaten/kota. Ego sektoral atau sikap pasif satu daerah dapat menghambat irama pembangunan secara keseluruhan.
“Saya enggak mau bahwa cuma karena tidak punya anggaran, terus kemudian akhirnya gitu-gitu aja. Karena apa? Banten ini bukan cuma Pandeglang. Ada Lebak, ada Kabupaten Serang, ada Tangerang, dan sebagainya. Plus tolong dilihat juga bagaimana kerja sama dengan Provinsinya. Jangan cuma menerima, tapi juga harus bisa juga men-support,” tambahnya.
Ia membandingkan Pandeglang dengan Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Lebak, yang tetap mengalokasikan anggaran untuk membangun jalan secara mandiri meski fiskal daerah juga tertekan.
“Bagi saya tuh penting untuk se-irama. Kalau kita sama-sama saling percaya, saling dukung, ya kita bergeraknya dalam satu irama. Karena semangat Cilegon bagus, Kota Serang itu, kita bangun berapa kilo, mereka bangun sekian kilo. Kalau bicara tentang fiskal, mereka juga tertekan fiskalnya. Kabupaten Lebak juga saya lihat ada upaya ke sana (ikut membangun infrastruktur jalan, red),” jelasnya.
Andra menekankan Pandeglang harus lebih agresif berkoordinasi, terutama karena Pemprov terus berupaya menarik anggaran dari pemerintah pusat.
“Ke pusat juga kita banyak bergerak untuk bagaimana bawa Pandeglang. Nah, sehingga Pandeglang-nya juga harusnya lebih aktif ke kita. Harus lebih aktif,” cetusnya.
Staf Ahli Gubernur Banten, Kurnia Satriawan, yang pernah bertugas di Pandeglang, menyebut kemampuan fiskal daerah saat ini lumpuh. Meski kemantapan jalan sempat naik dari 42 persen ke 60 persen pada 2021–2025 melalui program Jakamantul, kini turun drastis akibat berkurangnya dana transfer pusat.
“Semenjak adanya turunnya transfer ke daerah, kemampuan Pemerintah Pandeglang untuk mengintervensi pembangunan jalan kabupaten melalui APBD itu sangat kecil sekali, Pak. Sekarang ini kalau nggak salah besaran anggaran itu hanya berada pada posisi Rp1 miliar. Itu pun hanya untuk kegiatan pemeliharaan saja,” ujar Kurnia.
Kepala Dinas PUPR Banten, Arlan Marzan, menambahkan, total jalan di Banten mencapai 11.300 kilometer, namun baru 40 persen yang mantap. Jalan provinsi sendiri sudah 96 persen dalam kondisi baik.
Arlan menegaskan, ‘Bang Andra’ yang mengucurkan Rp184 miliar tahun lalu dan Rp164 miliar tahun ini bukan menggantikan kewajiban Pemda. Program ini murni stimulus multisektor, dengan porsi tahun ini 60 persen diarahkan ke Banten selatan.
“Program Bang Andra ini adalah bentuk intervensi dan stimulus dari pemerintah provinsi untuk membantu pembangunan jalan yang sebenarnya merupakan kewenangan kabupaten atau desa. Kita tidak mengambil alih kewenangan mereka, melainkan memberikan stimulus agar pemerintah daerah setempat juga ikut fokus membangun infrastrukturnya,” ucapnya.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: TB Ahmad Fauzi