Beranda Pemerintahan Gubernur Banten dan BTNUK Kompak Sebut Kawasan Konservasi Tak Bisa Dieksploitasi

Gubernur Banten dan BTNUK Kompak Sebut Kawasan Konservasi Tak Bisa Dieksploitasi

Peta dalam lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten..

SERANG – Penetapan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Provinsi Banten memunculkan pertanyaan tentang perlindungan kawasan konservasi dan habitat Badak Jawa.

Gubernur Banten Andra Soni hingga pengelola TNUK menegaskan status WUP tidak otomatis membuka jalan bagi kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi tambang.

Andra meminta semua pihak tidak menyamakan penetapan wilayah pertambangan dengan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan. Menurutnya, pemerintah tetap harus memeriksa kesesuaian tata ruang dan ketentuan perundang-undangan sebelum memberikan izin eksplorasi.

Pernyataan itu merespons masuknya perairan sekitar Ujung Kulon dalam peta lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

“Jadi kita harus memastikan di mana saja wilayah kita harus memastikan bahwa tidak semua tempat yang sudah termasuk wilayah pertambangan itu bisa dieksplorasi, ya. Saya pastikan,” kata Andra kepada wartawan di Hotel Le Dian, Kota Serang, Selasa (17/11/2026).

Andra mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian ESDM. Namun, ia belum memastikan apakah Pemprov Banten akan mengusulkan perubahan atau pembatalan keputusan menteri tersebut.

“Iya, kita akan sampaikan (ke Kementerian ESDM). Paling tidak yang bisa saya sampaikan tidak ada kepastian bahwa wilayah pertambangan tersebut bisa melakukan eksplorasi. Itu kan bisa menjadi wilayah pencadangan negara dan sebagainya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses penetapan wilayah pertambangan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Namun, Andra tidak merinci komunikasi antarlembaga dalam penetapan WUP di sekitar Ujung Kulon.

“Dari ESDM, ke ESDM (tanya) lebih pasnya,” katanya.

Sementara, Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK), Ardi Andono menegaskan, kawasan konservasi Ujung Kulon tidak masuk wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan.

Baca Juga :  Kebiasaan Rebutan Kursi oleh Emak-emak di Pandeglang Demi Anak Sekolah

Ia merujuk Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Menurutnya, peta tersebut justru mengecualikan TNUK dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dari wilayah pertambangan.

“Kalau dicek yang diramaikan di media, justru semua wilayah Banten bisa ditambang, kecuali TNUK dan TNGHS. Cuma media membungkusnya terbalik,” kata Ardi.

Ardi menegaskan, status konservasi Ujung Kulon tidak berubah. Kawasan tersebut memiliki kedudukan penting sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sekaligus habitat terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus).

“TNUK telah ditunjuk World Heritage UNESCO, juga Geopark, sehingga tidak mungkin ada yang mengganggu dan mengubah,” ujarnya.

TNUK memiliki luas sekitar 105.694,46 hektare, terdiri atas 61.357,46 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan. Kawasan ini menjadi benteng terakhir bagi kelangsungan hidup Badak Jawa.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Banten, Ari James Faraddy menjelaskan, arsiran warna krem dalam peta Kepmen ESDM memang menunjukkan kategori WUP.

Namun, ia menegaskan, status tersebut hanya menunjukkan potensi sumber daya mineral, bukan izin untuk langsung melakukan eksplorasi atau eksploitasi.

“Jadi WUP itu adalah potensi (pertambangan). Karena di sana itu ada potensi, tapi kan belum ada gitu (pertambangan yang beroperasi),” kata Ari kepada BantenNews.co.id.

Ari menyebut potensi sumber daya di perairan sekitar Ujung Kulon berupa minyak dan gas bumi. Namun, pemerintah belum memiliki kajian eksplorasi terperinci untuk memastikan potensi tersebut.

“Potensinya hanya minyak dan gas. Dan itu juga belum ada yang sangat detail untuk melakukan eksplorasi di sana,” katanya.

Ia menegaskan, pelaku usaha tidak bisa begitu saja mengajukan kegiatan pertambangan hanya karena suatu wilayah masuk WUP. Mereka tetap harus memenuhi ketentuan tata ruang dan memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Baca Juga :  Pemkot Tangerang Usulkan 700 CPNS Tahun 2018

“Enggak semudah itu (untuk izin). Usaha pertambangan itu kan sangat sulit. Tergantung tata ruang wilayahnya, diperbolehkan enggak oleh kabupaten, oleh provinsi, atau pusat,” ujarnya.

Ari juga menjelaskan, peta wilayah pertambangan membagi kawasan ke dalam beberapa kategori, yakni WUP, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Sementara itu, arsiran putih menunjukkan wilayah yang tidak memperbolehkan kegiatan pertambangan. Ia mencontohkan Kota Serang, Tangerang Raya, dan kawasan daratan TNUK sebagai wilayah yang masuk kategori tersebut.

“Ada juga yang putih. Kalau putih itu adalah tidak boleh ada pertambangan. Kayak di Kota Serang, dia sudah mendeklarasikan tidak ada pertambangan, makanya kita putihkan. Tangerang Raya, warnanya putih, kita putihkan. Wilayah Taman Nasional Ujung Kulon, kita putihkan karena dia wilayah konservasi,” jelasnya.

Ari menambahkan, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten menetapkan kawasan darat dan laut TNUK sebagai wilayah konservasi yang tidak memperbolehkan kegiatan pertambangan.

“Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan,” tegasnya.

Di tengah polemik peta pertambangan, pemerintah pusat juga menghadapi sorotan terkait rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan, gagasan tersebut tidak berarti pemerintah akan langsung memindahkan badak Jawa dari Ujung Kulon. Pemerintah masih membutuhkan kajian ilmiah menyeluruh sebelum menentukan kelayakan lokasi dan langkah konservasi berikutnya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi mengatakan, gagasan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, bertujuan memperkuat perlindungan badak Jawa dari berbagai ancaman, termasuk gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik.

Baca Juga :  Komnas PA Desak Polisi Tuntaskan Dugaan Pencabulan Bocah Disabilitas di Lebak

Menurut Ristianto, pemerintah ingin mempertahankan populasi badak Jawa di Ujung Kulon sekaligus mengkaji kemungkinan membangun populasi kedua untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana.

“Semangat tersebut menjadi landasan untuk memperkuat perlindungan di Ujung Kulon sekaligus menelaah secara ilmiah peluang pengembangan habitat kedua bagi keberlangsungan spesies ini,” ujar Ristianto dalam keterangan tertulis di situs resmi Kemenhut.

Ia menegaskan, pemerintah belum menentukan lokasi definitif, jumlah badak yang akan dipindahkan, metode translokasi, maupun jadwal pelaksanaan.

Kajian harus mencakup kesesuaian ekosistem, daya dukung kawasan, ketersediaan pakan dan air, risiko penyakit, ancaman bencana, keamanan, serta kemampuan pengelolaan jangka panjang. Pemerintah juga harus melibatkan masyarakat sekitar.

“Pemilihan lokasi harus didasarkan pada bukti ilmiah dan penilaian risiko yang memadai. Keselamatan satwa serta kemampuan habitat untuk mendukung populasi yang sehat dan berkembang secara berkelanjutan menjadi pertimbangan utama,” katanya.

Jika kajian menyatakan lokasi layak, pemerintah juga harus menyeleksi individu badak berdasarkan kondisi kesehatan, umur, jenis kelamin, keragaman genetik, dan potensi reproduksi. Langkah tersebut tidak boleh mengganggu keberlangsungan populasi di Ujung Kulon.

Kemenhut juga turut membantah wacana habitat kedua berkaitan dengan kepentingan pertambangan. Ristianto menegaskan pemerintah menggulirkan gagasan tersebut untuk kepentingan konservasi dan mitigasi ancaman terhadap populasi badak Jawa.

“Fokus Pemerintah adalah menjaga kelestarian Badak Jawa dan keutuhan habitatnya. Setiap langkah konservasi harus memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan spesies serta mempertahankan perlindungan Ujung Kulon,” tegasnya.

Penulis : Audindra Kusuma/Madani Prasetia
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd