SERANG – Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) menilai oknum pemotong dana hibah bantuan pondok pesantren (ponpes) memanfaatkan sistem informasi untuk menjalankan aksinya. Diketahui, setiap lembaga ponpes yang akan menerima dana hibah harus terlebih dahulu menginput data ke sistem e-hibah.
“Karena sistem online, sistem upload kita tidak bisa monitor. Misalnya ada satu orang mengajukan permohonan lewat di upload kita terima. Nah, verifikator, di sini (kantor) kan cuma nerima (data), nggak datang ke lokasi. Di sini mungkin mainnya (motong dana) di sini. Jadi, orang-orang jahat, ini pencuri-pencuri ngga bermoral,” ujar WH.
Lebih lanjut, WH mengatakan, kelengahan penggunaan teknologi juga kerap dimanfaatkan oknum-oknum tak bertanggungjawab, khususnya membuat lembaga fiktif.
“Dia (oknum) manfaatkan tekhnologi itu. Jadi, banyak yang fiktif dikasih duitnya, dari pemerintah sudah benar sesuai rekening, tapi kan rekening (juga) bisa masing-masing. Dari rekening sampai ke mereka. Ya mereka namanya juga itu yang minta bantuan ke Gubernur setor ke rekening sekian,” katanya.
Menurut WH, pemotongan hibah bantuan ponpes bersentuhan dengan moralitas. “Ini (uang) sudah dikasih buat kiyai, dia potong, sudah buat kiyai diambil semua. Dan ini yang lagi kita cari. Makanya saya (minta) ke Kejati untuk cari (oknum) sampai ke isi perutnya,” ujarnya. (Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
