Giliran BUMD, Walikota Cilegon Siapkan ‘Kejutan’ Restrukturisasi

CILEGON – Kejutan lainnya akan diberikan oleh Walikota Cilegon Edi Ariadi dalam waktu dekat setelah di penghujung tahun lalu kejutan dilakukannya pada mutasi rotasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN). Edi segera merestrukturisasi jabatan di internal tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS-CM) hingga Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri (PDAM-CM).

“Seperti saya akan melengkapi struktur organisasi di PCM, Komisaris dan Direksi (Keuangan). (Siapa saja kandidatnya-red) yah kita lihat sajalah nanti, pokoknya saya ngga mau ngomong dulu,” ujar Edi kepada BantenNews.co.id di ruang kerjanya, Jumat (3/1/2020).

Pengisian komposisi direksi dikatakan Edi akan ia lakukan juga terhadap BPRS. Setelah sempat menjadi perhati parlemen soal usulan komposisi calon Direktur Utama dan Direktur Operasional ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu, namun Edi bersikukuh untuk menempatkan pensiunan ASN, Gugun Apit Guntara berkiprah di perbankan daerah tersebut.

“Pak Gugun akan saya usahakan jadi, walaupun ngga jadi Dirut, yah jadi Direktur lah. Karena sebetulnya saya ngga minta beliau itu (Gugun Apit Guntara) jadi Dirut, saya cuma minta ke OJK agar diisi Direksi saja dulu. Baru nanti di-open bidding-kan lagi, begitu loh,” katanya.

Kejutan akan dilakukan terhadap seluruh BUMD tanpa terkecuali berdasarkan pertimbangan dan evaluasi kerja bisnis korporasi. Berbeda dengan kedua BUMD tersebut, PDAM-CM diketahui akan mengalami kekosongan jabatan Direksi pada Februari mendatang menyusul berakhirnya masa jabatan Encep Nurdin di akhir bulan itu.

“(Jabatan Encep Nurdin sebagai Direktur-red) PDAM itu kan habis Februari, nah yang saya lihat untuk bisnis ke depan itu kita belum punya investasi yang dikelola sendiri. Selama ini kan cuma beli dan jual air bersih. Mungkin dengan manajemen yang bagus, tapi ketika secara garis besar pendapatan air dia kan lebih kecil, cuma Rp30 miliar dibandingkan dengan biaya operasionalnya mencapai Rp33 miliar. Memang lebih untung bila ditambahkan pendapatan dari royalti, tapi asumsinya berbeda kalau royalti itu disetorkan ke kas daerah?,” ucapnya mengisyaratkan. (dev/red)