SERANG — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman 30 (KMS’30) menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kamis (23/4/2026). Mereka menggugat apa yang mereka sebut sebagai “paradoks pembangunan” di Banten.

Massa aksi berorasi dan menampilkan teatrikal untuk menggambarkan kondisi kemiskinan.

Koordinator Umum KMS’ 30, Bento menilai, posisi strategis Banten sebagai daerah penyangga ibu kota dan pusat industri nasional belum mampu mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Banten dikenal sebagai wilayah strategis nasional, tapi fakta di lapangan justru menunjukkan paradoks pembangunan,” tegas Bento.

Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten per September 2025 yang mencatat angka kemiskinan sebesar 5,51 persen atau sekitar 760,85 ribu jiwa.

Meski angka itu turun dibanding Maret 2025, mahasiswa menilai penurunan tersebut tidak mencerminkan kondisi riil.

Bento menyoroti penurunan kemiskinan yang hanya terjadi di wilayah perkotaan, sementara angka kemiskinan di pedesaan justru meningkat.

“Kemiskinan di kota turun, tapi di desa naik. Artinya klaim pemerintah tidak sepenuhnya mencerminkan realitas sosial,” ujarnya.

Mahasiswa juga mengkritik ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Banten. Mereka menilai wilayah utara seperti Tangerang Selatan dan Cilegon melaju pesat, sementara Pandeglang dan Lebak tertinggal.

Selain itu, mereka menilai industrialisasi di Banten belum inklusif. Banyak kawasan industri berdiri, namun industri belum menyerap tenaga kerja lokal secara optimal.

Dari sisi anggaran, mahasiswa menyoroti APBD Banten 2026 yang mencapai sekitar Rp10,14 triliun. Mereka menilai pemerintah lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk belanja operasional dibandingkan belanja produktif.

“Sebagian besar anggaran habis untuk birokrasi, bukan untuk kepentingan rakyat,” kata Bento.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan. Mereka mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur mengevaluasi arah pembangunan dan mempercepat pemerataan, terutama di wilayah selatan.

Mereka juga meminta Bappeda menyusun roadmap pembangunan yang fokus pada pengentasan kemiskinan struktural. DPRD diminta menata ulang struktur APBD agar lebih berpihak pada masyarakat miskin.

Selain itu, mahasiswa mendesak Dinas Sosial menghentikan pendekatan bantuan karitatif dan beralih ke pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.

Mereka juga meminta Dinas Tenaga Kerja memastikan industri memprioritaskan tenaga kerja lokal melalui reformasi pelatihan kerja.

“Kemiskinan di Banten bukan takdir. Kebijakan yang salah arah yang memproduksinya,” pungkasnya.

Penulis : Audindra Kusuma
Editor: Tb Moch. Ibnu Rushd