PANDEGLANG – Ratusan nelayan yang tergabung dalam Persatuan Korban Tsunami Sumur (PKTS) dan Aliansi Mahasiswa Peduli Bencana (AMPB) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pandeglang. Mereka meminta kejelasan dari pemerintah terkait bantuan untuk para nelayan yang hingga saat ini belum ada kejelasan.
Sebelum melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pandeglang ratusan massa terlebih dahulu melakukan long march mengelilingi Alun-alun Pandeglang dengan membentangkan spanduk dan baliho. Tuntutan mereka sambil membagikan rilis aksi pada warga yang melintas.
Menurut massa aksi, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengeluarkan statement pada tanggal 24 Desember 2018 bahwa masyarakat nelayan akan mendapatkan bantuan atas perahu dan alat tangkap yang rusak. Akan tetapi, sampai saat ini para nelayan di Kecamatan Sumur belum mendapatkan bantuan langsung bahkan informasi apapun terkait bantuan yang dijanjikan pemerintah tersebut.
“Sekalipun pemerintah pusat melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan sudah mengeluarkan pernyataan untuk memberikan bantuan perahu, kapal, jaring, pancing dan mesin kapal yang rusak, akan tetapi kenyataan yang terjadi sampai saat ini masyarakat belum mendapatkan bantuan dari pemerintah,” kata Andi salah seorang orator saat menyampaikan tuntutannya, Selasa (12/2/2019).
Selain soal ketidakpastian atas bantuan yang dijanjikan, menurut Andi masyarakat juga merasa resah karena berdasarkan statement yang dikeluarkan oleh Menteri KKP sendiri, bantuan hanya akan diberikan secara khusus hanya kepada perahu berkriteria di bawah 5 GT (Groos Tonnage).
“Berdasarkan informasi pada tanggal 29 januari 2019, KKP melalui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap telah menurunkan 4 buah bengkel bergerak di Kabupaten Pandeglang yang siap beroperasional untuk upaya bantuan perbaikan perahu masyarakat nelayan, namun sampai hampir satu minggu masyarakat masih belum mendapat informasi yang jelas soal bantuan dari bengkel bergerak tersebut,” tegasnya.
Selain persoalan atas alat kerja masyarakat nelayan yang rusak akibat bencana tsunami, masyarakat juga menghadapi persoalan atas rumahnya yang rusak ataupun hancur akibat tsunami.
“Berkaitan dengan soal ini, masyarakat di Kecamatan Sumur juga mengaku tidak mendapatkan banyak bantuan dari pemerintah soal proses rekontruksi rumah mereka yang hancur, bahkan bantuan lebih banyak dikeluarkan dari para relawan dibandingkan dari pemerintah,” tandasnya. (Med/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
