Gerindra Cilegon Konsisten Kritis ke Pemerintah Daerah

CILEGON – Ketua DPC Partai Gerindra Cilegon, Sokhidin menegaskan bahwa perwakilan partainya di parlemen akan tetap konsisten untuk mengkritisi setiap kebijakan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Gerindra dengan fraksinya di DPRD harus tetap kritis kepada pemerintah, terutama ketika pemerintah tidak melahirkan kebijakan yang pro rakyat. Tapi ketika itu pro rakyat, maka kita akan berikan reward, karena kita juga harus obyektif dengan tetap memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Sokhidin di sela puncak perayaan hari jadi Gerindra yang ke 14 tahun, di Kantor Sekretariat partai di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Sabtu (12/2/2022).

Kritik Fraksi Gerindra ke pemerintah daerah, lanjut Sokhidin, merupakan bukti kasih sayang wakil rakyat dari partai besutan Prabowo Subianto tersebut kepada eksekutif, dan tidak berdasar kebencian.

“Kritik Fraksi Gerindra itu juga muncul dari aspirasi masyarakat, apa yang menjadi kegelisahan dan keluhan. Banyak aspirasi itu yang sudah kami akomodir dan disuarakan ke pemerintah daerah, tapi realisasinya yang belum ada. Seperti persoalan pengangguran, langkah pemagangan atau aplikasi Opang, bagi kami itu belum menjawab soal pengangguran. Magang itu belum kerja. Kalau angka pengangguran itu dikatakan turun, jelaskan secara konkret, mereka terserap di lapangan kerja seperti apa saja, sementara kalau bicara Opang, ini kan profesi yang sudah ada sejak lama sebelum ada aplikasi,” katanya.

Sementara Sekretaris DPC Partai Gerindra Cilegon, Faturohmi menambahkan bahwa data penurunan angka pengangguran tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan kerja Pemerintah Kota Cilegon.

“Penurunan yang rata-rata dua persen angka pengangguran di setiap daerah di Provinsi Banten, saya kira bisa juga itu merupakan kontribusi atas program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atau faktor lainnya. Sementara menyangkut Opang, itu kita apresiasi, tinggal ditunjukkan saja minat dari masyarakat itu sendiri, kan ini belum pernah dibuka. Aplikasinya sudah ada, tapi respon dari masyarakatnya kan belum dilihat. Kalau memang grafiknya tinggi, berarti ada pengaruhnya,” katanya.

Masih menurut Faturohmi, dirinya mengamati bahwa program di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Cilegon sejauh ini juga dipandang masih belum menyentuh persoalan mendasar terkait dengan masih tingginya pengangguran.

“Seperti program pemagangan dan diklat oleh BLK (Balai Latihan Kerja Disnaker) juga masih belum terserap dunia industri maupun usaha. Kita bersyukur angka pengagguran itu turun, tapi pemerintah juga harus mampu merealisasikan secara konkret sesuai dengan janjinya yang itu juga merupakan amanah dari RPJMD Cilegon,” terang Ketua Komisi II DPRD Cilegon ini.

HUT Gerindra tahun ini diselenggarakan dengan penuh kesederhanaan tanpa mengurangi kekhidmatannya. Untuk memeriahkannya, Gerindra Cilegon menghelat sejumlah perlombaan seperti turnamen catur dan tenis meja.

(dev/red)