KAB. TANGERANG – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-393 Kabupaten Tangerang diwarnai gelombang aksi demonstrasi dari berbagai elemen, Senin (13/10/2025).
Setidaknya ada empat organisasi yang menyuarakan beragam tuntutan terkait berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang.
Android BantenNews.co.id
Download di Playstore. Baca berita tanpa iklan, lebih cepat dan nyaman lewat aplikasi Android.
Aksi demonstrasi ini diikuti oleh berbagai kelompok mahasiswa, di antaranya Himpunan Mahasiswa Tangerang Banten Raya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), serta Ikatan Alumni Sekolah Anti Korupsi (IKA SAKTI) Tangerang yang menyoroti kasus pengadaan lahan untuk RSUD Tigaraksa.
Desak DPRD Bentuk Pansus
Dalam aksinya, Koordinator IKA SAKTI Tangerang, Doni Nuryana, mendesak DPRD Kabupaten Tangerang membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti dugaan korupsi dalam pengadaan lahan rumah sakit tersebut.
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten dinilai membuka tabir dugaan pelanggaran serius yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, mencerminkan bobroknya tata kelola pemerintahan.
Bahkan, adanya pengembalian uang sebesar Rp32,8 miliar ke kas daerah sebagai upaya perbaikan tidak bisa dijadikan alasan untuk menghapus unsur pidana.
Lebih lanjut, Doni mendesak aparat penegak hukum membuka kembali penyelidikan dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan lahan RSUD Tigaraksa.
“Kami tidak akan berhenti. Kami akan terus mengawal dan memperjuangkan keadilan dalam kasus ini agar seluruh pihak yang bersalah diseret ke meja hijau,” tegasnya.
Sementara itu, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sudah lebih dulu menggelar aksi saat sidang paripurna tengah berlangsung.
GMNI menyoroti sejumlah permasalahan yang dinilai belum kunjung diselesaikan, bahkan menyindir slogan Pemkab dengan sebutan “Tangerang Belum Gemilang.”
Ketua GMNI Kabupaten Tangerang, Endang Kurnia, menegaskan bahwa peringatan HUT seharusnya tidak dijadikan sekadar ajang seremonial yang terkesan menghamburkan uang rakyat.
“Tetapi refleksi tanggung jawab sosial dan moral pemerintah untuk memastikan pembangunan berjalan inklusif. Pemkab Tangerang perlu meneguhkan komitmen agar tidak ada warganya yang tertinggal dari arus kemajuan industri dan modernisasi,” tegas Endang.
Endang juga menyoroti angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang yang tergolong tinggi, meski penurunannya hanya sekitar 0,13 persen.
“Hari ini ketimpangan di atas kemewahan pembangunan Kabupaten Tangerang,” ujar Endang.
Berdasarkan catatan BPS Kabupaten Tangerang, sebanyak 260.900 jiwa atau sekitar 6,42 persen penduduk Kabupaten Tangerang masih tergolong miskin berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025.
Pada 2024, angka kemiskinan tercatat 6,55 persen atau 266.430 jiwa, sementara pada 2025 turun menjadi 6,42 persen.
Usai paripurna, Maesyal menemui massa aksi. Satu per satu elemen massa diajak berdialog. Maesyal didampingi Sekretaris Daerah Soma Atmaja, Ketua DPRD Muhammad Amud, dan Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah.
Dialog antara Maesyal dan massa aksi berlangsung landai, meski sesekali diwarnai perdebatan. Usai menyampaikan tuntutannya, tiga kelompok massa aksi membubarkan diri.
Penulis: Saepulloh
Editor: Usman Temposo