SERANG – Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo melihat ada dua kegundahan hati dan pikiran dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga membuat langkahnya di kancah politik Indonesia kian disorot.
Ari melihat, kekinian publik sedang melototi sikap Jokowi yang dianggap bermain dan menelurkan dinasti politik. Puncaknya ketika Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin oleh adik iparnya, Anwar Usman menyatakan seseorang bisa mendaftar capres-cawapres jika berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik karena terpilih melalui pemilu.
Tentu saja putusan MK itu seolah memberikan karpet merah bagi putra sulung Jokowi sekaligus keponakan dari Anwar Usman, yakni Gibran Rakabuming Raka untuk melenggang mendaftarkan diri menjadi cawapres untuk Prabowo Subianto.
Menurut Ari, pemerintah kemungkinan salah memperkirakan respons publik atas putusan MK tersebut. Mereka menganggap publik hanya akan diam, tetapi yang terjadi justru sebaliknya.
Ari berujar sekarang publik justru memberikan respons lewat terkonsolidasi elemen-elemen masyarakat dalam menanggapi majunya Gibran menjadi pendamping Prabowo. Terlebih mengenai narasi dinasti politik yang kini dilekatkan kepada putra Jokowi itu.
“Nah, pesan saya di sini, mr. president: no one is indispensable, tidak ada orang yang tidak bisa tergantikan,” kata Ari di kantor PARA Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (3/11/2023).
Ari melihat sikap Jokowi yang sedemikian rupa mendorong putranya agar bisa maju dilandaskan atas dua hal. Pertama, tentang kegelisan Jokowi atas suksesornya nanti, apakah bisa meneruskan apa yang sudah ia kerjakan atau sebaliknya.
“Satu, soal kegelisahan dan kerisauan Presiden Pak Jokowi, ketika dia setelah tidak jadi presiden bagaimana IKN, bagaimana memastikan bahwa peluang bonus demografi itu bisa kita dapat sehingga Indonesia bisa keluar dari middle income trap sehingga menjadi negara maju. Itu kan selalu diucapkan oleh Pak Jokowi,” tutur Ari.
“Itu adalah sebuah bawah sadar yang mungkin siapa dia menyangsikan semua ya. Jadi saya mengatakan itu mungkin salah satu sebab,” ujarnya.
Hal kedua yang diperkirakan Ari menjadi sebab Jokowi bersikap seperti saat ini adalah urusan personal antara Jokowi dengan PDI Perjuangan serta Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri. Diketahui hubungan Jokowi dengan PDIP dan Megawati memang kerap diisukan sedang memanas.
“Jadi mungkin itu kerisauan Pak Jokowi sehingga dia mengambil jalan pintas keluar dari rel demokrasi pada saat setahun, menjelang satu tahun terakhir masa jabatan beliau berakhir. Di samping juga ada bumbu-bumbu soal mungkin kekesalan atau konflik atau kekesalan atau kesebalan yang sifatnya personal dengan PDI Perjuangan atau Bu Mega,” kata Ari.
Kendati memang ada hal personal seperti itu, Ari menegaskan tidak seharusnya kemudian Jokowi mencampuradukannya ke ruang publik.
“Jangan lah hal yang sifatnya pribadi yang personal ini kemudian masuk ke ruang ruang publik kemudian bahkan membajak ruang publik untuk kemudian memastikan atau melakukan upaya-upaya politik bahkan kejatahan politik dan kejahatan hukum untuk kemudian melanggengkan atau memperpamjang terus kekuasaannya yang mungkin tidak oleh dirinya, kemudian oleh anaknya,” tutur Ari.
(Red/suara.com)
