CILEGON – Tragedi kecelakaan maut di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Cilegon yang merenggut dua nyawa dan melukai dua orang lainnya pada Sabtu (8/11/2026) menjadi puncak kekecewaan masyarakat. Sorotan tajam kini tertuju pada penegakan aturan jam operasional truk tambang dan armada Over Dimension Over Load (ODOL) yang dinilai mandul, sementara petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon disebut hanya bekerja formalitas penggugur kewajiban.
Warga menilai pengawasan di lapangan jauh dari kata efektif. Truk-truk bermuatan berat masih bebas melenggang di jam-jam padat, memicu ancaman keselamatan saban hari bagi pengguna jalan.
“Petugas Dishub itu datang, Foto-Foto, Lalu Pergi” tandas Putra warga yang menggelar aksi unjuk rasa di JLS Cilegon, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, keberadaan petugas pengawas di jalur JLS tersebut tidak memberikan dampak penertiban yang nyata.
“Petugas Dishub itu kerjanya kayak formalitas, ngatur-ngatur kendaraan sebentar, terus foto-foto doang. Setelah itu pergi,” cetus Putra dengan nada kecewa.
Padahal, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon bersama Paguyuban Galian Lingkar Selatan (PGLS) sebelumnya telah menyepakati larangan beroperasi bagi armada tambang pada jam sibuk pagi (06.00–08.00 WIB) dan sore (16.00–19.00 WIB).
Selain penegakan jam operasional, warga mendesak perbaikan fasilitas keselamatan dasar yang diabaikan. Kondisi JLS yang gelap gulita akibat Penerangan Jalan Umum (PJU) mati serta minimnya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dinilai kian memperbesar risiko jatuhnya korban jiwa.
Menanggapi gejolak warga, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon, Heri Suheri, mengakui aksi protes masyarakat timbul akibat akumulasi kekecewaan atas kecelakaan maut di lokasi tersebut.
Dalam mediasi yang difasilitasi jajaran Kepolisian Dishub menjanjikan sejumlah langkah penanganan jangka pendek.
“Untuk garis kejut kita insyaAllah maksimal 2 minggu kita laksanakan. Lebih cepat mungkin lebih baik,” ujar perwakilan Dishub Cilegon.
Selain garis kejut, Dishub berjanji segera memasang rambu lalu lintas dan memangkas pohon-pohon di median jalan yang menghalangi jarak pandang pengemudi.
Namun untuk tuntutan vital lainnya seperti pembangunan JPO dan perbaikan median jalan, pihak Dishub belum bisa memastikan karena bergantung pada ketersediaan anggaran daerah.
Sementara terkait penertiban truk, Dishub beralasan masih perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten terkait Keputusan Gubernur Nomor 567, di samping mengandalkan penjagaan rutin di persimpangan Bentola.
Dishub juga menyatakan bakal berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Serang mengingat status JLS yang berada di wilayah perbatasan lintas batas administrasi.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin