KAB. TANGERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menilai pameran Gaikindo Auto Week (GAW) dan Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, diharapkan mampu menggerakkan transaksi otomotif sekaligus mendongkrak penerimaan daerah.
Pemprov Banten juga menilai, pameran otomotif berskala besar berpotensi menggerakkan ekonomi, terutama melalui penjualan kendaraan yang berkontribusi terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah menyebut, pameran tersebut memberi ruang bagi masyarakat untuk mengenal dan membandingkan berbagai teknologi kendaraan, mulai dari mesin bensin, diesel, hibrida hingga kendaraan listrik.
Menurutnya, kehadiran berbagai merek dan tipe kendaraan dapat membantu masyarakat menentukan pilihan berdasarkan kebutuhan, kemampuan finansial serta kondisi penggunaan.
“Pameran ini menampilkan kemajuan teknologi tinggi dari industri otomotif serta berbagai pilihan jenis kendaraan. Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang komprehensif untuk memilih kendaraan sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan, kelayakan, dan kebutuhan,” ungkap Dimyati di Nusantara Hall, ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Jumat (20/11/2026).
Namun, lanjut Dimyati, Pemprov Banten juga berharap pameran tersebut tidak berhenti sebatas ajang promosi produk. Pemerintah daerah membidik dampak ekonomi dari transaksi kendaraan, aktivitas usaha pendukung hingga kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Dimyati optimistis, pameran otomotif dapat meningkatkan minat beli masyarakat karena pengunjung berkesempatan melihat langsung kendaraan, membandingkan produk dan mengenali teknologi yang ditawarkan produsen.
“Kehadiran pameran seperti ini tentu dapat mendorong minat masyarakat untuk memiliki kendaraan karena mereka dapat melihat langsung jenis kendaraan yang diinginkan,” ujarnya.
Pemprov Banten juga mengaitkan transaksi kendaraan dengan penerimaan daerah melalui PKB dan BBNKB. Pemerintah berharap penerimaan pajak tersebut dapat memperkuat pembiayaan pembangunan, termasuk perbaikan infrastruktur.
“Setiap pembelian kendaraan turut memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah dan negara. Penerimaan dari PKB dan BBNKB tersebut nantinya dapat dimanfaatkan kembali untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur,” jelas Dimyati.
Di sisi lain, perkembangan kendaraan listrik turut menjadi perhatian Pemprov Banten. Dimyati mengatakan, pemerintah daerah menyiapkan dukungan infrastruktur, termasuk pembangunan jaringan jalan dan fasilitas pengisian daya kendaraan listrik melalui kerja sama dengan PT PLN (Persero).
Ia menilai, kendaraan listrik menjadi bagian dari perubahan teknologi otomotif yang juga berkaitan dengan upaya mengurangi dampak lingkungan.
“Dari sisi keberlanjutan lingkungan, kendaraan listrik lebih unggul karena selaras dengan komitmen kita menuju Indonesia hijau,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menilai, pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri mencerminkan daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang berperan penting dalam menopang perekonomian nasional.
“Hal ini menjadi penanda bahwa kelompok kelas menengah kita tumbuh dengan cukup baik. Bahkan, pasar sepeda motor dalam pemeringkatan ekonomi juga menjadi bagian dari segmen kelas menengah yang sangat potensial,” ujar Sarmuji.
Sarmuji memaparkan, produksi kendaraan roda empat nasional hingga Oktober 2026 mencapai sekitar 1,1 juta unit atau tumbuh 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penjualan domestik mencapai 760.000 unit atau meningkat 20 persen.
Kinerja ekspor kendaraan utuh atau Completely Built Up (CBU) mencapai sekitar 430.000 unit, tumbuh 1 persen. Sementara ekspor kendaraan dalam bentuk Completely Knocked Down (CKD) mencapai 60.000 set atau meningkat 24 persen.
Pertumbuhan tersebut menunjukkan aktivitas industri otomotif nasional masih bergerak. Namun, dampak pameran terhadap ekonomi daerah tetap bergantung pada realisasi transaksi, aktivitas usaha pendukung serta kontribusi penerimaan yang benar-benar masuk ke kas daerah.
Tim Redaksi
