LEBAK — Penolakan pedagang terhadap gate parkir di Pasar Sampay, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, terus memanas. Pengelola akhirnya buka suara dan menegaskan keputusan pembongkaran sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Direktur Operasional PT Multi Indonesia Parking, Hari mengatakan, pihaknya hanya menjalankan kontrak kerja sama. Ia menegaskan tidak bisa mengambil keputusan sepihak terkait polemik tersebut.

“Kami mengikuti kontrak. Kalau gate parkir mau dibongkar, itu kewenangan pimpinan daerah. Kami tidak bisa menentang, tapi pasti ada konsekuensinya,” ujar Hari di Pasar Sampay, Rabu (6/5/2026).

Hari menyebut perusahaan menanamkan investasi untuk pengelolaan gate parkir selama tiga tahun. Ia mengklaim pendapatan dari sistem tersebut mencapai Rp70 juta hingga Rp80 juta per bulan.

Ia menjelaskan, skema bagi hasil dengan pemerintah daerah mengacu pada kajian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), bukan keputusan dinas terkait.

“KPKNL yang menentukan kajian dan pembagian hasilnya, bukan Disperindag,” tegasnya.

Hari juga menegaskan perusahaannya tidak mengelola parkir secara langsung, melainkan memungut retribusi jasa. Ia menyebut tarif di Pasar Sampay tidak mengikuti peraturan daerah, melainkan kebijakan khusus.

“Tarifnya Rp2.000 untuk motor dan Rp3.000 untuk mobil sekali masuk. Tidak pakai tarif progresif seperti pasar lain,” katanya.

Sebelumnya, pedagang memprotes keberadaan gate parkir karena menganggap sistem tersebut menurunkan jumlah pengunjung dan omzet. Mereka mendesak pemerintah segera membongkar fasilitas tersebut.

Kini, bola panas berada di tangan Pemkab Lebak: mempertahankan sistem retribusi atau merespons tekanan pedagang yang mengaku merugi.

Penulis : Sandi Sudrajat
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd