LEBAK – Gerakan Aksi Moral Mahasiswa (GAMMA) Kabupaten Lebak menyoroti pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Lebak. Pasalnya, terdapat dua proyek renovasi puskesmas yang diduga bermasalah.

Ketua Umum GAMMA, Hudori, mengatakan bahwa pekerjaan renovasi dua puskesmas—yakni Puskesmas Pajagan dan Puskesmas Sobang—yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik APBD Kabupaten Lebak tahun anggaran 2025 dan didampingi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak, diduga terdapat kejanggalan.

“Masyarakat Lebak pasti sudah mengetahui iklim pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Lebak ini selalu ada permainan. Kami menduga kedua proyek yang dikerjakan oleh CV Bangun Kokoh Sejati tersebut ada kejanggalan administrasi hingga realisasi pekerjaan yang diduga tidak sesuai kontrak kerja,” kata Hudori saat dihubungi, Kamis (2/10/2025).

Ia mengungkapkan, selain proyek pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Lebak, pihaknya juga menduga adanya kejanggalan pada proyek Dinas PUPR Lebak. GAMMA bahkan berencana melaporkan kedua dinas tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

“Kami akan membawa ranah ini pada tataran aksi jalanan di kantor Kejari Lebak dan kemudian melaporkan pejabat di DPUPR, Dinkes, serta Bupati Lebak ke KPK RI,” ujarnya.

Hudori menambahkan, GAMMA tidak akan tinggal diam melihat kebobrokan dalam realisasi penggunaan keuangan negara, apalagi jika ada dugaan keterlibatan pejabat tinggi sekelas Bupati Lebak dalam kemenangan salah satu perusahaan pada proyek yang dibiayai APBD Kabupaten Lebak.

“Semuanya pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Lebak akan kami seret ke KPK RI. Apalagi ada dugaan keterlibatan Bupati Lebak pada renovasi Alun-alun Rangkasbitung yang dikerjakan oleh penyedia jasa PT Multi Jaya Dikasa,” ucapnya.

Terkait hal ini belum ada tanggapan dari pihak Pemkab Lebak. Wartawan masih berusaha mengonfirmasi.

Penulis: Sandi Sudrajat
Editor: Usman Temposo