SERANG – Guna menyukseskan penegakan hukum dan penerapan aturan pajak di wilayah Provinsi Banten, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membina para bendahara di berbagai instansi pemerintahan di wilayah Banten.
Hal itu disampaikan usai Kepala Kanwil DJP Banten beserta jajaran melakukan kunjungan resmi kedinasan ke Kantor KPK di Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta pada 13 Juni 2022.
Kepala Kanwil DJP Banten Yoyok Satiotomo mengatakan kerja sama dengan KPK sebagai upaya peningkatan dan penegakan hukum perpajakan yang lebih massif. Sehingga mampu meningkatkan kesadaran hukum perpajakan masyarakat. Kerja sama dan sinergi yang dijalin juga merupakan perwujudan salah satu tugas KPK. Karena KPK perlu melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
“Salah satu bentuk kerja sama antara Kanwil DJP Banten dan KPK dalam waktu dekat adalah melakukan program pembinaan kepada bendahara pemerintah agar bendahara pemerintah dapat mengadministrasi keuangan pemerintah dengan lebih baik, rapi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima BantenNews.co.id, Kamis (16/6/2022).
Ia menargetkan bendahara pemerintah menjadi pengelola keuangan negara yang paham bagaimana cara menghitung pajak tepat jumlah dan melaporkannya tepat waktu. Keberadaan KPK sangatlah signifikan dalam mewujudkan bendahara pemerintah yang tertib dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, mengingat besarnya kontribusi pajak dari instansi pemerintah.
“Dengan kerja sama yang baik antar kedua instansi, maka dapat membantu meningkatkan kesadaran pajak masyarakat serta memberikan pesan betapa pentingnya pajak bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya. (Dhe/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
