FSPP Sinergi dengan Pemerintah Sosialisasikan Protokol Kesehatan

SERANG – Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten memastikan akan selalu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terkait meningkatkan kesadaran dan sosialisasi protokol kesehatan (Prokes) di pesantren-pesantren yang ada di Banten. Hal itu menyusul banyaknya santri yang terpapar Covid-19 beberapa pekan belakangan.

Litbang FSPP Banten, Wari Syadeli mengatakan, pihaknya sudah memikirkan adanya potensi masuknya virus asal Tiongkok tersebut ke lingkungan pesantren. Dan jika ditelusuri lebih dalam, masuknya virus Corona ke dalam pesantren lantaran adanya kontak langsung dengan mesyarakat baik dari keluarga santri maupun orang-orang yang masuk ke lingkungan pesantren.

“Ini tidak bisa kita hindari. Klaster pesantren, klaster demo dan keluarga tentunya jadi persoalan. Dan bagaimana kemudian protokol kesehatan yaitu 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) dilakukan, agar jangan sampai klaster pesantren jadi narasi di tengah masyarakat dan jadi hal yang menakutkan,” kata Wari.

Pihaknya juga tidak menginginkan adanya klaster pesantren menjadi sentimen negatif di masyarakat. “Kita juga harus lihat secara objektif pesantren mana lalu dilakukan tracing. Dan bukan hanya di Banten ada di Gontor, Kuningan dan beberapa daerah lainnya,” katanya.

Wari juga berharap Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten bisa terus secara aktif melakukan tracing dan memberikan supali vitamin khususnya di pesantren yang santrinya terpapar.

“Pesantren yang terpapar idealnya ada di zona merah. Tapi kita menduga, berasumsi akan berpotensi menyebar ke wilayah lain. Jadi tidak hanya pesantren tapi daerah lain yang ada interaksi sosialnya. Dan kalau tracing secara objektif kita klasternya bisa jauh lebih besar,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata dia, FSPP akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Dinkes setempat melakukan prefentif dalam upaya menekan angka penyeberan Covid-19 di Banten.

“Kami juga mengapresiasi dinkes yang sudah mau melibatkan tokoh agama dalam upaya menekan angka penyebaran. Kami tidak mau ada generalisasi, ada klaster pesantren, jadi takut semua,” ungkapnya.

(Mir/Red/SG)