SERANG – Fraksi PDIP DPRD Banten menilai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tahun 2021 tidak sinkron dengan pemerintah pusat.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten, Muhlis mengatakan, seharusnya Pemprov Banten tetap mengikuti rencana kerja pemerintah pusat yakni pemulihan ekonomi. Namun yang terjadi, pemprov tetap mengupayakan peningkatan infrastruktur.
“Seharusnya kan RKPD 2021 selaras dengan pemerintah pusat yaitu pemulihan ekonomi. Kok Banten masih peningkatan infrastruktur. Ini kan bias, walaupun eksekutif mengatakan peningkatan infrastruktur juga untuk pemulihan ekonomi,” kata Muhlis, Rabu (25/11/2020).
Seharusnya, lanjut Muhlis, dalam masa pendemi Covid-19, pemerintah daerah lebih fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat.
“Pemprov seharusnya mengikuti apa yang dilakukan oleh pusat dengan menggelontorkan program bantuan UMKM, bantuan tunai, bantuan orang-orang terdampak PHK dan masih banyak lagi,” katanya.
Untuk itu, pihaknya berharap Pemprov Banten bisa mengalokasikan anggaran khusus untuk pemulihan secara khusus langsung.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) menilai pembangunan infrastruktur dapat berdampak positif bagi pemulihan ekonomi masyarakat di Banten.
“Pembangunan infrastruktur baik jalan dan jembatan tentunya akan sangat berdampak positif. Karena dengan adanya pembangunan itu arus ekonomi masyarakat akan berjalan baik,” kata WH.
(Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
